Ketika ditanya kapan informasi tersebut disampaikan, Mang Kos menyebut, pernyataan itu disampaikan pada Minggu sebelumnya.
“Belum, belum ada, cuman kata Pak Lurah Tamansari,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan tersebut seharusnya tidak berhenti pada perintah membongkar lapak. Pemerintah, kata dia, perlu terlebih dahulu membuka ruang dialog dengan para pedagang dan pihak Unisba.
“Masalah itu mah tergantung milik PKL kan. Tapi bagi saya sebagai yang dituakan di sini butuhnya kan solusi,” kata Mang Kos.
Baca Juga:Bandung Barat Ubah Paradigma Pengelolaan Aset, Dari Sekadar Tercatat Menjadi Bernilai ManfaatPanas Bumi Galunggung Dipromosikan untuk Gaet Investor
Mang Kos mengaku sudah tidak asing dengan persoalan penertiban PKL. Ia mengatakan, dirinya pernah menghadapi berbagai persoalan penertiban sejak puluhan tahun lalu.
Karena itu, kabar mengenai pembongkaran PKL di sejumlah wilayah Kota Bandung membuat dirinya was-was. Terlebih, penertiban terhadap PKL disebut tengah dilakukan di sejumlah kawasan.
“Ya ada lah. Mungkin Tamansari yang di sebelah ke arah Unpas itu ada beberapa yang sudah mulai dibongkar, terus yang di Taman Radio, atau mungkin akan ke sini juga belum tahu kan kita. Ya pasti merasa was-was,” tuturnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar mempertahankan lapak. Mang Kos justru meminta pemerintah menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh terhadap PKL.
“Kalau memang undang-undang pemerintah akan diterapkan, saya tanya pemerintah ini akan memberantas PKL atau ada solusi jalan keluarnya untuk menata dan membina?” katanya.
Menurutnya, penataan tetap dapat dilakukan selama kepentingan pemerintah, kampus, masyarakat, dan pedagang dapat berjalan beriringan.
Mang Kos juga menyoroti posisi PKL depan Unisba yang menurutnya memiliki sejarah panjang dalam pembinaan. Ia menyebut, sejak dahulu terdapat forum PKL depan Unisba yang menjadi wadah para pedagang.
Baca Juga:AQUA DBL Dance Jadi Panggung Anak Muda Ekspresikan Wastra NusantaraKerja ke Jepang Dibuka untuk Perempuan Tasikmalaya, Kuota Hanya 10 Orang
“Saya menolak masalah pembongkaran sebelum ada solusi jalan keluarnya. Takut ada benturan yang merugikan pemerintah, Unisba, dan PKL,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah tidak datang secara tiba-tiba untuk membongkar lapak pedagang.
“Semua kegiatan pemerintah harus koordinasi dengan Unisba, karena ini PKL binaan yang menata Unisba. Jadi Unisba harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Mang Kos juga mengatakan, dirinya tidak mempersoalkan jika pemerintah ingin melakukan penataan. Namun, penataan menurutnya harus dilakukan melalui pembicaraan bersama dan tidak serta-merta memindahkan pedagang.