Berdasarkan data OJK, hingga 31 Agustus 2026 terdapat 159 pengguna jasa yang terdaftar di Bursa Karbon Indonesia. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, volume transaksi agregat telah mencapai 1,98 juta ton CO2 ekuivalen (tCO2e), dengan nilai transaksi kumulatif Rp93,90 miliar.
Potensi pembiayaan melalui instrumen NEK juga cukup besar. Pada Juli 2026, Zulkifli menyebut implementasi instrumen tersebut berpotensi mendorong investasi hijau hingga 5,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp104,2 triliun, sekaligus mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 570 juta tCO2e.
Di sektor pangan, peluang investasi diarahkan pada pengembangan budidaya padi rendah emisi. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong praktik pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan menghasilkan emisi lebih rendah.
Baca Juga:QRIS Berpotensi Jadi Rekam Jejak UMKM untuk Buka Akses PembiayaanStandar Ekspor Jadi Kunci UMKM Indonesia Tembus Pasar Global
Penerapan budidaya padi rendah emisi dalam skala luas membutuhkan dukungan teknologi, pembiayaan, kepastian pasar, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani.
Sementara itu, sektor persampahan diarahkan pada pembangunan fasilitas pengolahan yang mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Fasilitas tersebut juga berpotensi menghasilkan energi dan nilai ekonomi tambahan dari pengolahan sampah.
Adapun sektor kelautan mencakup investasi untuk pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta pengembangan potensi karbon biru.
Pemerintah menilai keterlibatan investor diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan pembiayaan aksi iklim dengan proyek-proyek yang dapat diterapkan di lapangan. Investasi tersebut diharapkan sekaligus memberikan manfaat terhadap peningkatan produksi pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, serta penyelesaian persoalan persampahan.
Zulkifli menekankan bahwa agenda aksi iklim perlu diterjemahkan ke dalam proyek konkret yang memiliki lokasi, pelaksana, kebutuhan pendanaan, indikator keberhasilan, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Dalam pidatonya bertema “Indonesia’s Food System Transformation”, ia turut memaparkan perkembangan sektor pangan Indonesia serta agenda pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sistem pangan.
Pertemuan dengan pelaku usaha global di New York tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mempertemukan agenda ketahanan pangan, penurunan emisi, dan investasi hijau dalam proyek-proyek yang dapat dikembangkan di Indonesia.