JABAR EKSPRES – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung turut bergerak terkait adanya 25 Merk Beras Fortifikasi palsu. Namun sejauh ini masih belum ada temuan.
Hal itu diungkapkan Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar, Kamis (17/9). Ia menguraikan, beras fortifikasi ini sebetulnya beras jenis reguler yang ditambahkan zat mineral lain, misalnya Vitamin A ataupun asam folat.
“Awalnya ini untuk memperkuat gizi kelompok-kelompok tertentu, seperti ibu hamil, anak stunting, atau balita kurang gizi,” katanya.
Baca Juga:761 Warga Cidolog Terima Bantuan Pangan Beras 30 Kilogram untuk Tiga BulanBansos Beras 30 Kg Tahap 2 Mulai Disalurkan, Cek Penerima dan Cara Mengambilnya
Namun yang terjadi terhadap 25 merek yang diungkap Kementerian Pertanian itu beda cerita. Beras yang dimaksud mengklaim sebagai beras fortifikasi tapi nyatanya tidak.
“Isinya tidak sesuai, maka arahnya pemalsuan,” katanya.
Lalu, karena dikemas sebagai beras fortifikasi maka harga jualnya tinggi.
“Dari harga standar Rp13.500 reguler, ini dihargai sampai rata-rata Rp57.000, ” bebernya.
Menindaklanjuti temuan itu, DKPP juga bergerak, petugas sedang menyebar ke lapangan.
“Sebelum itu kita sudah komunikasi dengan beberapa pasar, dan mereka menyatakan untuk 25 merek itu sudah ditarik di pasaran mereka, ” pasaran.
Namun demikian petugas juga sedang pastikan keliling ke sejumlah titik pasar, sekaligus memeriksa, karena memang pekerjaan rutin memeriksa keamanan pangan.
“Laporan terakhir juga masih belum ditemukan beras beras fortifikasi yang di ungkap Kementan itu,” cetusnya.
Di sisi lain, Wali Kota Bandung Farhan juga menegaskan terkait situasi ditariknya 25 Merk Beras Fortifikasi. Hal tersebut tidak mengganggu ketersediaan beras di lapangan.
Baca Juga:Si Kembar Keagan Kejar Jejak Sang Kakak, Ingin Tutup Musim Terakhir dengan Gelar DBLMusim Terakhir Pepen Bersama Niners, Misi Mempertahankan Gelar Belum Usai
“Secara umum, mau beras apa pun, tersedia cukup. Asal enggak milih-milih,” ucapnya.
Lalu soal beras premium ataupun jenis fortifikasi maka mekanismenya diserahkan pada pasar. Kalau permintaan tinggi dan suplay rendah maka akan naik.
“Tapi yang dijamin oleh pemerintah mengenai suplai dan harganya adalah SPHP, dan itu tersedia,” tutupnya. (son)