JABAR EKSPRES – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Irma Bastaman, menyoroti permasalahan data desil yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Pasalnya, banyak kasus kenaikan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil perekonomian warga di lapangan. Kenaikan status desil ini menimbulkan dampak serius, mulai dari penumpukan beras bantuan sosial yang tidak tersalurkan hingga pencabutan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi sejumlah mahasiswa.
Irma Bastaman mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari kepala desa dan lurah di wilayah Kota Banjar. Para pemimpin wilayah tersebut mengaku kebingungan karena banyaknya stok beras bantuan yang menumpuk di gudang. Beras tersebut tidak dapat disalurkan kepada warga yang membutuhkan karena data desil warga yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Padahal, secara faktual, kondisi ekonomi warga tersebut masih tergolong miskin dan sangat membutuhkan bantuan pangan dari pemerintah.
“Kades dan lurah juga bingung, banyak beras numpuk yang tidak bisa tersalurkan karena desilnya tidak memungkinkan diberi. Ini kan aneh, di satu sisi ada warga yang butuh makan, di sisi lain ada beras yang tidak bisa diberikan hanya karena data desil,” ujar Irma Bastaman kepada Jabar Ekspres, Rabu (16/9/2026).
Baca Juga:Jawa Tengah Jadi Tujuan Investasi Global, Investor Dubai Incar Proyek Mini Refinery Senilai Rp5 TriliunBangka Sepeda Perluas Usaha, Buka Store Kedua di Kota Bandung
Lebih lanjut, Irma menyoroti dampak kenaikan desil terhadap dunia pendidikan. Beberapa mahasiswa asal Kota Banjar terancam berhenti kuliah karena beasiswa KIP mereka dicabut secara sepihak. Pencabutan ini didasarkan pada data desil yang dianggap naik, sehingga mahasiswa tersebut dinilai tidak lagi berhak menerima bantuan pendidikan. Ironisnya, kenaikan desil tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kondisi ekonomi keluarga mahasiswa tersebut. Mereka tetap kesulitan membiayai kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar uang kuliah.
“Ada beberapa mahasiswa yang terancam berhenti kuliah karena beasiswa KIP-nya dicabut karena desilnya naik. Tapi keadaan ekonomi tidak meningkat. Ini yang harus kita luruskan,” tegasnya.
Irma mengaku telah berupaya mengonfirmasi permasalahan ini kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar. Dari komunikasi tersebut, ia mendapatkan penjelasan bahwa BPS hanya menerima hasil pendataan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. BPS tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengoreksi data jika hasil input sudah masuk ke dalam sistem. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya kesalahan pendataan di tingkat bawah yang berimbas pada kebijakan pusat.