Meskipun demikian, Irma menegaskan bahwa khusus untuk Kota Banjar, pemerintah harus turun tangan mengatasi permasalahan ini. Jangan biarkan masyarakat menjadi korban dari data yang tidak akurat. Ia mendesak adanya verifikasi ulang dan musyawarah desa untuk memastikan data desil yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, harus proaktif berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi agar bantuan sosial dan beasiswa tetap tepat sasaran.
“Walaupun begitu, khusus untuk Kota Banjar, pemerintah harus turun tangan mengatasi ini. Jangan dibiarkan. Kami tidak ingin masyarakat semakin terpuruk hanya karena masalah data yang tidak valid. Harus ada tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mengoreksi data ini,” pungkas Irma Bastaman. (CEP)