JABAR EKSPRES – Kota Banjar tengah menghadapi kontradiksi tajam antara deretan penghargaan lingkungan yang diterima dengan realitas pelayanan kebersihan harian yang kian memburuk.
Krisis tata kelola sampah di kota berjuluk “Kota Kecil Sejuta Pesona” ini mencuat ke permukaan setelah sejumlah armada dan kontainer sampah yang mengalami kerusakan berat hingga berlubang masih tetap dioperasikan di jalan-jalan utama kota.
Kondisi tersebut tidak hanya menjadi persoalan estetika, melainkan juga ancaman serius terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta berpotensi mencemari lingkungan akibat ceceran sampah dan lelehan air lindi yang tercecer di jalan raya.
Baca Juga:Semangat Partisipasi Harus Menjadi Pondasi dan Mimpi Meraih PrestasiPraktik Ketenagakerjaan Produktif Perlu Diperluas, Kemnaker Dorong Budaya Kerja Inklusif
Aktivis sekaligus Pemerhati Sosial-Pemerintahan, Irwan Herwanto, S.IP, secara terbuka melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Banjar dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai gagal menghadirkan tata kelola kebersihan yang berkelanjutan.
“Ironisnya, realitas memprihatinkan ini terjadi di tengah rekam jejak Kota Banjar yang kerap mendulang apresiasi prestisius, termasuk penghargaan Adipura serta Sertifikat Menuju Kota Bersih dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia,” katanya Jumat (10/9/2026).
Menurut Irwan, kondisi tersebut menciptakan sebuah “paradoks Adipura” yang mencolok, di mana simbol-simbol penghargaan bergengsi justru berbanding terbalik dengan buruknya pengelolaan sampah harian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Krisis tata kelola ini kian diperparah oleh sengkarut perencanaan anggaran di tubuh legislatif dan eksekutif. Dalam dinamika pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2026 di DPRD Kota Banjar, alokasi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional armada sampah sempat tidak terakomodasi hingga memicu interupsi.
“Menggantungkan nasib pengangkutan sampah pada asumsi penerimaan luar atau menunggu keluhan warga viral di media sosial itu sebagai bentuk perencanaan fiskal berisiko tinggi yang mengancam lumpuhnya layanan kebersihan dalam waktu dekat,” katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar, tidak menampik adanya keluhan warga terkait fasilitas kontainer sampah yang mengalami kerusakan, seperti yang terjadi di wilayah Jajawar yang kerap dikeluhkan warga dan viral di media sosial.
Pihak DLH mengakui bahwa lambatnya penanganan dan perbaikan fasilitas tersebut tidak lepas dari kendala keterbatasan anggaran.