Aliansi Aktivis Jawa Barat Desak DPP PAN Copot Ketua Fraksi DPRD KBB Dona Ahmad Muharram

Dugaan kelalaian dalam menjalankan amanat rakyat kembali mencuat dari gedung dewan DPRD Kabupaten Bandung Bara
Dugaan kelalaian dalam menjalankan amanat rakyat kembali mencuat dari gedung dewan DPRD Kabupaten Bandung Barat.
0 Komentar

JABAR EKSPRES — Dugaan kelalaian dalam menjalankan amanat rakyat kembali mencuat dari gedung dewan DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Aliansi Aktivis Jawa Barat secara resmi melayangkan surat desakan kepada Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dr. (HC) Zulkifli Hasan untuk mengevaluasi total kinerja Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dona Ahmad Muharram.

Langkah tegas ini diambil organisasi kemasyarakatan tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap penjagaan citra serta marwah partai, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Baca Juga:Richeese Dijadikan Makanan Favorit Istana Kepresiden untuk Suvenir yang Dibagikan ke MasyarakatPemkab Bandung Barat Didesak Alokasikan APBD 3 Persen Demi Atasi Krisis Sampah

Aliansi Aktivis Jawa Barat menilai performa legislatif yang bersangkutan sangat minim dan berpotensi merugikan konstituen.

Absen Jalankan Fungsi Kedewanan

Ketua Aliansi Aktivis Jawa Barat Agus Satria membeberkan fakta terkait dugaan rendahnya tingkat kehadiran Dona dalam merealisasikan fungsi utama kedewanan.

Terutama pada aspek legislasi dan pengawasan. Sebagai pimpinan fraksi, Dona seharusnya menjadi panutan utama bagi jajaran anggota DPRD lainnya dalam mengawal aspirasi warga.

“Kami sangat menyayangkan sikap Ketua Fraksi PAN DPRD KBB, Saudara Dona Ahmad Muharram, yang disinyalir sering absen dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan,” ujar Agus Satria kepada awak media, Jumat (28/8/2026).

Agus Satria turut membongkar pola kehadiran Dona yang dinilai pragmatis. Pihaknya mengklaim pimpinan fraksi tersebut baru tampak kembali aktif dalam rentang waktu dua pekan terakhir. Tepat saat DPRD KBB memasuki agenda krusial pembahasan anggaran.

Dugaan tindakan semacam itu dianggap bukan sekadar persoalan internal partai semata, melainkan ancaman langsung terhadap efektivitas kinerja DPRD yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.

“Sebagai pimpinan fraksi yang seharusnya memberikan teladan, tindakan seperti ini sangat merugikan masyarakat KBB dan mencederai nilai ‘Amanat’ yang menjadi bagian dari perjuangan PAN,” tegas Agus Satria.

Baca Juga:Musda Demokrat Jabar Dipercepat, Tetapkan Calon Tunggal Secara AklamasiDPD BMI Jawa Barat Bergerak All Out Menangkan Anton Sukartono Suratto di Musda VI Demokrat

Dua Tuntutan Evaluasi Total

Atas berbagai temuan tersebut, Aliansi Aktivis Jawa Barat melayangkan surat resmi kepada DPP PAN dengan menyodorkan dua poin tuntutan mendesak agar dinamika ini tidak makin memperburuk citra partai di daerah.

Pertama, DPP PAN dituntut segera melakukan evaluasi menyeluruh atas posisi Dona Ahmad Muharram sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD KBB, sekaligus mempertimbangkan tindakan pencopotan dari jabatan tersebut untuk digantikan oleh kader yang lebih aktif dan bertanggung jawab.

0 Komentar