JABAR EKSPRES — Porsi anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat belum menyentuh angka ideal yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Lingkungan Hidup.
Kondisi riil persampahan harian yang kian menumpuk menuntut ketegasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD setempat dalam merealisasikan komitmen anggaran yang berpihak pada kelestarian lingkungan.
Organisasi masyarakat peduli lingkungan Imah Lestari Bandung Barat mendesak pengambil kebijakan daerah untuk segera menaikkan alokasi dana persampahan.
Baca Juga:Musda Demokrat Jabar Dipercepat, Tetapkan Calon Tunggal Secara AklamasiDPD BMI Jawa Barat Bergerak All Out Menangkan Anton Sukartono Suratto di Musda VI Demokrat
Penguatan anggaran ini dinilai mutlak untuk menuntaskan masalah pembuangan limbah domestik dari hulu hingga hilir.
Tuntut Penyesuaian Anggaran APBD 2 Sampai 3 Persen
Penataan lingkungan di daerah bukan sekadar tatanan wacana teknis, melainkan pembuktian komitmen pimpinan daerah.
Porsi penganggaran yang memadai menjadi syarat mendasar agar persoalan penumpukan sampah di pemukiman dan pencemaran aliran sungai dapat teratasi secara permanen.
“KBB adalah rumah tempat anak-anak kita tumbuh dan bermain. Mewujudkan Bandung Barat yang AMANAH tentu tidak hanya sebatas cita-cita di atas kertas, tetapi hadir dalam wujud nyata: lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi warga,” ujar Koordinator Imah Lestari Bandung Barat Rudi Wiguna.
Ketimpangan alokasi dana operasional mengancam daya dukung lingkungan Bandung Barat. Pemerintah daerah bersama legislatif diminta mengambil langkah konkret dengan mengamankan persentase anggaran APBD sebesar 2% hingga 3% sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi.
“Ketika sungai tercemar dan sampah menumpuk, ada tanggung jawab moral yang memanggil kita untuk bertindak. Kami percaya, para pemimpin di Bandung Barat memiliki niat tulus untuk menjaga kelestarian negeri ini,” tegas Rudi Wiguna.
Perhitungan Anggaran Layak dan Infrastruktur Desa
Alokasi APBD sebesar 2% hingga 3% dari total anggaran daerah dinilai menjadi modal utama untuk memanusiakan sistem pengelolaan sampah.
Baca Juga:Demokrat Jabar Kumpulkan Ratusan Warga untuk Lomba Pesta RakyatBK DPRD KBB Didesak Tindak Anggota Dewan Mangkir Kerja
Kelayakan fasilitas pendukung, tempat pengolahan yang higienis, serta jaminan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan petugas kebersihan di lapangan harus menjadi prioritas utama pemkab.
Selain jaminan bagi pekerja kebersihan, investasi pada infrastruktur pengolahan berbasis komunitas tingkat desa dan kecamatan seperti TPS3R serta Bank Sampah perlu diperkuat.
Langkah ini krusial agar beban ketergantungan wilayah terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat dipangkas secara signifikan.