JABAR EKSPRES – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 Jawa Barat akan segera dibahas. Termasuk utang senilai Rp 3,4 triliun yang masuk dalam komponen pembiayaan daerah itu.
Kini pembahasan secara resmi telah bergulir di DPRD Jawa Barat. Hal itu dimulai dengan penyampaian nota pengantar Gubernur pada Paripurna, Rabu (26/8).
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Erwan Setiawan memaparkan ikhtisar Rencana APBD Perubahan 2026. Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp30,12 triliun menjadi sebesar Rp27,85 triliun.
“Atau turun 7,52 persen, ” jelasnya.
Baca Juga:APBD Cimahi 2026-2027 Tak Cukup Sekadar Besar, Ngatiyana: Harus Tepat dan BerdampakWali Kota Banjar Pastikan TPP ASN Aman hingga Desember, APBD Perubahan Akomodir Seluruh Anggaran
Rincian di antaranya adalah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula Rp19,52 triliun menjadi sebesar Rp17,95 triliun. Angka itu berkurang sebesar Rp1,57 triliun atau turun 8,07 persen.
Lalu Pendapatan Transfer yang semula Rp10,57 triliun menjadi sebesar Rp9,88 triliun, berkurang sebesar Rp689,29 miliar atau turun 6,52 persen.
“Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berubah. Yakni sebesar Rp23,86 miliar,” katanya.
Erwan melanjutkan, belanja daerah ada perubahan. Semula sebesar Rp29,83 triliun menjadi sebesar Rp30,82 triliun, bertambah sebesar Rp991,55 miliar atau naik 3,32 persen.
Rincian di antaranya adalah, Belanja Operasi semula sebesar Rp18,40 triliun menjadi sebesar Rp18,96 triliun. Alokasi bertambah sebesar Rp567,21 miliar atau naik 3,08 persen.
Lalu Belanja Modal semula sebesar Rp5,06 triliun menjadi sebesar Rp5,61 triliun. “Bertambah sebesar Rp550,04 miliar atau naik 10,87 persen, ” katanya.
Perubahan signifikan ada di Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp380,82 miliar rupiah menjadi sebesar Rp3,59 triliun rupiah. Nilai bertambah sebesar Rp3,21 triliun rupiah atau naik 841,77 persen.
Baca Juga:Efisiensi APBD Perubahan 2026, DPRD Cimahi Tegaskan Pelayanan Publik Tak Boleh DikurangiFiskal Berubah, Cimahi Tata Ulang APBD 2026: Layanan Publik dan Underpass Gatsu Tetap Diprioritaskan
Salah satu komponennya adalah pinjaman daerah yang sebelumnya tak dianggarkan yakni Rp3,4 triliun.
Sementara pengeluaran pembiayaan juga ada penyesuaian. Sebelumnya sebesar Rp666,81 miliar menjadi sebesar Rp616,81 miliar. Angka itu berkurang Rp50 miliar rupiah atau turun 7,50 persen. Faktornya adalah berkurangnya rencana kucuran penyertaan modal ke BIJB Kertajati, dari Rp 100 miliar hanya Rp 50 miliar. (son)