Di sisi lain, pengembangan UMKM harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu menghadirkan kemudahan perizinan, pelatihan pemasaran digital, akses pembiayaan, hingga pendampingan usaha secara berkelanjutan. UMKM yang tumbuh akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperluas basis penerimaan daerah.
Optimalisasi aset daerah juga tidak boleh diabaikan. Banyak aset pemerintah yang belum memberikan nilai ekonomi maksimal. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan, aset tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru tanpa harus membebani masyarakat. Di era digital, kebocoran penerimaan daerah seharusnya juga dapat ditekan melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi. Sistem yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap potensi penerimaan masuk ke kas daerah.
Namun, peningkatan PAD tidak akan berhasil apabila hanya dibebankan kepada pemerintah. Dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas kreatif, media, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat perlu dilibatkan dalam membangun ekosistem ekonomi daerah. Banjar memiliki banyak anak muda yang kreatif. Mereka tidak hanya membutuhkan lapangan pekerjaan, tetapi juga ruang untuk berkarya. Pemerintah dapat menjadi fasilitator dengan menghadirkan ruang kolaborasi, inkubasi bisnis, festival kreatif, hingga dukungan terhadap industri digital. Ketika kreativitas tumbuh menjadi aktivitas ekonomi, manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Baca Juga:Genjot PAD 2026, BPKPD Kota Banjar Masifkan Sosialisasi Pajak DaerahGenjot PADes, Pemdes Sinartanjung-Banjar Sewakan Mobil Maskara Rp225 Ribu per Hari untuk Dapur MBG
Yang tidak kalah penting adalah keberanian pemerintah dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang. Banjar tidak bisa terus membandingkan dirinya dengan kota-kota metropolitan. Banjar harus menemukan kekuatan khasnya sendiri. Mungkin Banjar tidak akan menjadi kota industri seperti Bekasi atau Karawang. Namun Banjar memiliki peluang besar menjadi kota perdagangan, kota jasa, kota logistik, kota kuliner, sekaligus gerbang ekonomi Jawa Barat bagian timur. Potensi tersebut sudah ada. Yang diperlukan adalah keberanian untuk mengelolanya secara serius.
Pada akhirnya, menaikkan PAD bukan sekadar mengejar angka dalam APBD. PAD yang meningkat adalah konsekuensi dari ekonomi yang bergerak, investasi yang tumbuh, UMKM yang berkembang, wisatawan yang datang, serta masyarakat yang produktif. Banjar tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah visi yang jelas, keberanian mengambil langkah baru, dan komitmen untuk menjadikan Kota Banjar bukan lagi sekadar kota yang dilewati, tetapi kota yang layak disinggahi, diinvestasikan, dan dibanggakan. Sudah saatnya Banjar naik kelas. (*)