JABAR EKSPRES – Pelaksanaan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) menjadi langkah nyata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam merombak serta menata ulang tata kelola birokrasi agar bekerja lebih responsif, bersih, dan akuntabel.
Koordinator Aliansi Aktivis Bandung Barat, Agus Satria mengatakan, langkah strategis pimpinan daerah ini mendapat pengawalan langsung.
Ia menilai kebijakan pembenahan struktur pemerintahan daerah tersebut harus berjalan beriringan dengan transparansi dan efektivitas kerja para pejabat di lapangan.
Baca Juga:DPKP Kota Bandung Digoyang Penipuan Proyek, Kadis Pilih BungkamKadin Jabar Tancap Gas Kawal Investasi PSEL Legok Nangka Garapan Sumitomo Corporation
Apresiasi Kinerja Tim Penilai Kinerja
Proses pergeseran posisi ASN di tubuh Pemda KBB dinilai terlaksana secara terukur berkat pengawalan ketat dari jajaran internal TPK.
Menurutnya, rotasi dan mutasi ini adalah langkah nyata Bupati Jeje yang patut kita dukung bersama demi pembenahan birokrasi KBB.
‘’Pihaknya mengapresiasi kinerja Bapak Ade Zakir Hasim sebagai Ketua TPK yang telah bekerja maksimal dan cermat dalam memproses penataan jabatan ini agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan optimal,” ujar Koordinator Aliansi Aktivis Bandung Barat, Agus Satria dalam keterangannya.
Tuntutan Eksekusi Visi Bandung Barat AMANAH
Para pejabat yang telah mengambil sumpah jabatan kini memikul kewajiban moral serta profesionalisme penuh. Seluruh program kerja pimpinan daerah wajib dieksekusi secara presisi tanpa ada penyimpangan di tingkat operasional.
“Setiap pejabat yang diberikan amanah wajib bekerja sungguh-sungguh untuk menjalankan dan mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu BANDUNG BARAT AMANAH,” tegas Koordinator Aliansi Aktivis Bandung Barat, Agus Satria.
“Jangan sampai ada pejabat yang justru menghambat atau melenceng dari visi-misi besar ini,” tambah Koordinator Aliansi Aktivis Bandung Barat, Agus Satria.
Pengawalan Kasus Etik dan Jual Beli Jabatan
Penataan birokrasi di wilayah KBB tidak terlepas dari rekam jejak kelam yang pernah mencuat. Dugaan pelanggaran kode etik hingga isu jual beli jabatan yang sempat mengarah pada oknum pejabat, seperti Kepala BKPSDM KBB, menjadi poin penting yang terus diincar dan diawasi oleh elemen masyarakat sipil.
Baca Juga:Industri Geospasial Nasional Optimistis Sambut Proyek ILASPP USD 653 JutaDipolisikan Usai Kritik Tata Kelola Pemerintahan KBB, BALAD Desak Copot Kepala BKPSDM
Masyarakat tidak akan tinggal diam. Pengawasan warga adalah benteng utama agar birokrasi tidak melenceng. Pengawalan ketat yang dilakukan warga terhadap dugaan pelanggaran etik dan isu jual beli jabatan di tubuh BKPSDM KBB.