JABAR EKSPRES – Warga tiga desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menyuarakan keresahan atas polusi debu yang diduga berasal dari aktivitas industri pengolahan batu kapur.
Sebagai bentuk protes, mereka memasang sejumlah spanduk bernada kritik di sepanjang Jalan Raya Padalarang-Cipatat, Jumat (17/7/2026).
Aksi tersebut dilakukan warga dari Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat, serta Desa Padalarang dan Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (Gampil).
Baca Juga:Tagana di Tasikmalaya Masuk Sekolah, Tanamkan Budaya Siaga Bencana Sejak DiniEkspor Satu Pintu Diklaim Mampu Dongkrak Harga Komoditas dan Pendapatan Petani?
Sejumlah spanduk dipasang di beberapa titik dengan berbagai tulisan bernada sindiran, di antaranya “Peringatan Keras, Percepat Jalanmu, Lewati Segera Kawasan Ini Kalau Anda Tidak Ingin Lebih Cepat Mati. Ini Zona Lomba Polusi” dan “Anda Memasuki Zona Darurat Polusi. Jangan Lepas Masker Anda, Karena Risiko dan Nasibmu Ditanggung Sendiri.”
Koordinator Gampil, HM Yasun Yusron, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga karena persoalan polusi debu yang berlangsung selama puluhan tahun belum juga mendapat penanganan serius.
“Debu halus hampir setiap hari masuk ke permukiman hingga menutupi atap rumah, halaman, dan tanaman warga. Kami tidak menolak keberadaan industri. Yang kami harapkan adalah ada upaya nyata untuk mengurangi polusi agar masyarakat bisa hidup lebih sehat dan nyaman. Selama ini kami merasa keluhan warga belum mendapat perhatian yang serius,” ujar Yusron.
Ia menjelaskan, Gampil terdiri atas perwakilan lima RW yang terdampak langsung, yakni RW 10, RW 11, dan RW 12 Desa Ciburuy, RW 19 Desa Padalarang, serta RW 1 Desa Gunungmasigit.
Menurutnya, paparan debu diduga berasal dari sejumlah pabrik pengolahan batu kapur yang beroperasi di kawasan tersebut.
Selain mendesak perusahaan meningkatkan pengendalian pencemaran, warga juga meminta pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian emisi di pabrik serta pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.
“Kami berharap ada uji laboratorium dan pemeriksaan kesehatan kepada warga agar diketahui apakah keluhan yang selama ini dirasakan berkaitan dengan paparan polusi atau tidak. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh fasilitas pengendalian debu di perusahaan berjalan sesuai standar,” katanya.