JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan fiskal pada Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kepekaan terhadap kondisi keuangan daerah agar setiap program dan penggunaan anggaran semakin efektif, efisien, dan tetap berpihak kepada masyarakat.
Ajat menegaskan, tekanan fiskal yang diproyeksikan terjadi pada 2026 menuntut seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih adaptif dan cermat dalam menyusun maupun menjalankan program kerja.
Baca Juga:Bupati Bogor Dorong Sportivitas ASN Lewat Turnamen Biliar Antar SKPD pada HJB ke-544Bupati Bogor Warning ASN Usai Oknum PPPK Kedapatan Gunakan Sabu
Menurutnya, efisiensi harus menjadi budaya kerja tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Dalam kondisi seperti ini, kita perlu memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap situasi krisis, agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran, efisien, dan tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus segera menyesuaikan strategi kerja dengan kondisi fiskal yang berkembang.
Langkah tersebut mencakup pengendalian belanja, peningkatan efektivitas program, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Di sektor kesehatan, Ajat meminta rumah sakit daerah tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Ia menekankan bahwa upaya penghematan tidak boleh berdampak pada menurunnya mutu layanan kesehatan.
Selain melakukan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Bogor juga berupaya memperkuat sumber pendapatan daerah.
Baca Juga:Kebijakan WFH ASN Bawa Efisiensi Energi 44 Persen di Kabupaten BogorBupati Bogor Tegas Berantas Jual-Beli Jabatan, ASN Diminta Berani Melapor
Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, seperti videotron, taman, dan billboard, agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkab Bogor juga akan memperkuat pendataan dan penataan perizinan vila di kawasan Puncak secara lebih tertib dan terukur. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Ajat memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Program penataan lingkungan, normalisasi saluran air, hingga kebersihan kawasan akan terus berjalan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah bersama masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara camat, kepala desa, perangkat daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bogor.