JABAR EKSPES – DPRD Jawa Barat sampaikan pernyataan sikap terkait serangkaian aksi demo yang berlangsung beberapa waktu terakhir, Kamis (25/6). Sejumlah aspirasi yang disampaikan telah ditampung. Lalu, aspirasi itu juga telah diteruskan ke Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir aksi unjuk rasa berlangsung di Jawa Barat. Khususnya di Kantor DPRD Jawa Barat.
Misalnya pada Kamis 11 Juni lalu. Aksi dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat. Beberapa tuntutan disampaikan dalam kesempatan itu.
Baca Juga:BPJS Jadi Syarat Pedagang di Marketplace Dapat Insetif, Diskon Biaya Layanan 50 Persen Konsumen dan Prodesen Sama-sama Dilindungi, Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok
Di antaranya, menyikapi krisis terkait nilai tukar rupiah. Lalu kenaikan harga energi dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Kemudian evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi terkait TNI dan Polri.
Hingga evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap tuntutan itu DPRD Jawa Barat juga tidak tinggal diam.
“Seluruh aspirasi tersebut telah kami teruskan kepada DPR RI melalui Surat Nomor: 1458/DR.01.01/DPRD tanggal 11 Juni 2026 untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangannya, ” terang Buky.
Politikus Gerindra itu menambahkan, aksi unjuk rasa juga terjadi lagi. Misalnya Senin (22/6). DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menerima aspirasi dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bandung, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan. Seperti Evaluasi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah serta penguatan jaminan kebebasan beragama.
Buky menjelaskan, berbagai aspirasi itu juga telah diteruskan. “Partisipasi aktif mahasiswa, aktivis, dan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, ” sambungnya.
Baca Juga:Dinamika Sosial Keagamaan di Tasikmalaya Rentan Konflik, Penyuluh dan Penghulu Diminta Aktif Deteksi DiniMiris! Hampir 300 Dapur MBG di Tasikmalaya Beroperasi, Baru 9 Kantongi PBG
Buky menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog yang konstruktif.
Pihaknya juga tak segan menampung aspirasi masyarakat secara objektif, serta menjalankan fungsi representasi dan pengawasan sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga kondusivitas, memperkuat persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta mengedepankan dialog dan musyawarah, ” tutupnya. (son)