Lonjakan Kekayaan Jaro Ade Jadi Sorotan, Warganet Kaitkan dengan Bisnis Ini

Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade
Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade
0 Komentar

Di tengah sorotan tersebut, Jaro Ade menegaskan bahwa kekayaan yang dilaporkannya bukan diperoleh setelah menjabat sebagai Wakil Bupati Bogor. Menurutnya, sebagian besar aset berasal dari berbagai usaha yang telah dijalankan jauh sebelum dirinya masuk ke pemerintahan.

Ia bahkan menyebut nilai kekayaannya saat ini lebih rendah dibandingkan sebelum menjabat sebagai wakil bupati. Jaro Ade juga menyatakan tidak mempermasalahkan jika publik mempertanyakan asal-usul kekayaannya karena hal tersebut merupakan hak masyarakat untuk mengetahui latar belakang harta seorang pejabat publik.

Selain persoalan aset tanah, perhatian publik juga tertuju pada kepemilikan dua unit ekskavator yang tercatat dalam LHKPN 2025, yakni Doosan Crawler DX 200A senilai Rp920 juta dan Sunward SWE60E senilai Rp320 juta. Kepemilikan alat berat tersebut memunculkan spekulasi di media sosial yang mengaitkannya dengan aktivitas usaha pertambangan.

Baca Juga:BEM KM IPB Angkat Suara Soal Dugaan Dana Aksi di UBK, Tekankan Transparansi dan IndependensiPria Lansia di Gunung Putri Bogor Ditemukan Tewas, Diduga Tak Kuat Kehilangan Istri

Sorotan semakin menguat karena Jaro Ade pernah memiliki pandangan berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kebijakan penutupan dan penataan ulang aktivitas tambang di Kabupaten Bogor. Saat itu, Jaro Ade menilai material tambang dari wilayah Bogor Barat masih dibutuhkan untuk mendukung sejumlah Proyek Strategis Nasional dan penghentian aktivitas tambang berpotensi memicu kenaikan harga material.

Jaro Ade juga pernah dituding membekingi salah satu perusahaan tambang di wilayah Cijeruk dan Cigombong. Namun, ia telah membantah tuduhan tersebut dan menegaskan tidak akan mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat.

Terkait aktivitas pertambangan, Jaro Ade menyatakan pemerintah daerah mendukung penutupan sementara sejumlah lokasi tambang untuk keperluan penataan. Menurutnya, pemerintah sepakat menunggu pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan khusus tambang agar aktivitas warga tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan pengangkut material.

Laman:

1 2
0 Komentar