Sebagai bentuk dukungan percepatan, Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya bahkan menyediakan ruang layanan khusus serta melakukan jemput bola ke lapangan untuk membantu proses perizinan para pengelola dapur.
Di sisi lain, berbagai persoalan yang mengemuka dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten Tasikmalaya belum mendapat tanggapan dari Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Karim. Hingga Rabu (24/6/2026), upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan belum direspon, termasuk belum ada keterangan resmi perihal berbagai dampak moratorium dan sejumlah kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional terhadap keberlangsungan operasional dapur MBG di daerah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik. Di tengah ambisi besar menyukseskan program MBG, aspek legalitas dan standar keamanan dapur menjadi hal mendasar yang tidak bisa diabaikan. Sebab, program yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak Indonesia itu tidak hanya dituntut berjalan cepat, tetapi juga harus memenuhi standar keselamatan dan tata kelola yang baik. (Hendi)