Saepuloh mengingatkan bahwa sekolah dan madrasah swasta selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, kebijakan pendidikan harus inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian regulasi dan anggaran yang jelas.
“Kami mendukung upaya pemerintah memperluas akses pendidikan. Namun dukungan itu harus disertai perencanaan matang, penganggaran yang transparan, dan pelibatan seluruh lembaga pendidikan tanpa diskriminasi. Jangan jadikan sekolah dan madrasah swasta sebagai kambing hitam atas kebijakan yang lahir tanpa persiapan memadai,” pungkas Saepuloh. (bbs)