JABAR EKSPRES – Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi membantu menjaga daya beli masyarakat.
Disampaikan di Jakarta, Minggu, Abdul meyakini keputusan pemerintah mempertahankan MMB subsidi seperti Pertalite, Bio-Solar, dan LPG 3 kilogram dapat menjaga daya beli serta stabilitas ekonomi nasional.
“Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas,” ujarnya, dikutip Senin (22/6/2026).
Baca Juga:Tersenggol Saat Nyalip, Pemotor Tewas Terlindas Truk di Gunung Putri BogorSambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Tasikmalaya Bersihkan Masjid Agung Mangunreja dan Serahkan Bantuan
Mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu juga menyebut bahwa, kebijakan pemerintah saat ini turut menahan tekanan inflasi.
Hal itu, kata dia, tercermin dari sektor transportasi publik dan distribusi barang yang menjadi tulang punggung perekonomian, di mana masih didominasi penggunaan BBM bersubsidi.
“Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat karena dapat menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan inflasi,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa distribusi barang dan jasa di Indonesia mayoritas masih menggunakan BBM bersubsidi sehingga penyesuaian harga Pertamax tidak akan berdampak signifikan terhadap biaya logistik maupun harga kebutuhan pokok. Sehingga dampak kenaikan BBM nonsubsidi jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa penyesuaian harga Pertamax pada dasarnya mengikuti nilai keekonomian energi, termasuk dampak kenaikan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik internasional termasuk konflik di kawasan Selat Hormuz yang mendorong kenaikan harga minyak global.
“Kenaikan harga Pertamax bukanlah keputusan yang mudah. Semakin lama Pertamina menahan penyesuaian harga di bawah nilai keekonomiannya, maka semakin besar pula beban keuangan yang harus ditanggung oleh Pertamina maupun pemerintah,” kata dia.
Ia menyebutkan bahwa konsumen Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan pola konsumsi mereka.
Baca Juga:Terminal Singaparna Segera Ditata, Aspal Baru hingga Pujasera Disiapkan untuk PKLKonflik Agraria di Tamansari Bogor Memanas, Enam Warga Dilaporkan ke Polisi
Disamping itu, ia juga mendorong pemerintah untuk terus memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di seluruh daerah agar tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kita juga mendorong pemerintah untuk terus memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat. Jangan sampai terjadi kelangkaan atau antrean yang justru membebani rakyat,” katanya.