JABAR EKSPRES – Tokoh Perjuangan Kota Cimahi, Usman Rachman, mengingatkan pemerintah daerah agar arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tidak berjalan sendiri.
Menurutnya, pembangunan Cimahi hingga 2045 harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
“RPJPD itu merupakan irisan dari visi nasional, visi Jawa Barat. Itu diambil irisan,” ujar Usman, Jum’at (19/6/26).
Baca Juga:BPBD Kabupaten Bogor Prediksi Puncak Kekeringan Terjadi Agustus-SeptemberKapolda Jabar Cup 2026 : Sempat Tertinggal, Tim Voli Polres Tasikmalaya Menang Telak 3-0 di Laga Perdana
Ia menjelaskan, sejumlah persoalan daerah seperti kemiskinan, pendidikan, dan pelayanan publik memiliki keterkaitan dengan kebijakan serta dukungan anggaran dari tingkat provinsi maupun nasional.
“Kalau Pemkot Cimahi mengatasi soal kemiskinan, dana pusat turun, dana provinsi turun. Ini terdongkrak. Kalau tidak, itu lebih berat buat Cimahi,” katanya.
Menurut Usman, RPJPD harus dipahami sebagai dokumen teknokratis yang menjadi penghubung antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
“Jadi artinya merupakan turunan dari pusat, provinsi, dan Cimahi. Maka visinya itu relatif sama, maju, maju, unggul. Bahkan Jawa Barat berbicara sedunia lagi. Cimahi kan bagian dari Jawa Barat, bagian nasional,” tegasnya.
Ia menilai, ketidaksinkronan kebijakan antarjenjang pemerintahan justru dapat menghambat pencapaian target pembangunan.
“Masalah Cimahi, masalah provinsi. Masalah provinsi, masalah nasional. Artinya ini turun semua. Kalau tidak sinkron, Cimahi misalnya memilih yang lain, membelah, cilaka intervensinya,” ujarnya.
Karena itu, Usman mendorong adanya ruang dialog antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk membedah roadmap pembangunan Cimahi hingga 2045.
Baca Juga:Ribuan Motor Listrik BGN Senilai Rp1,3 Triliun di Sentul Bogor Disegel!Semarak Hari Bhayangkara ke-80, Polres Tasikmalaya Gelar Lomba MTQ dan Adzan
Ia menegaskan, evaluasi pembangunan bukan mencari siapa yang salah atau benar, melainkan memastikan seluruh kebijakan memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Di sini kita tidak berbicara tentang salah benar, tapi kita berbicara tentang bagaimana membayangkan 2045 ini dengan parameter,” katanya.
Usman juga meminta masyarakat ikut mengambil peran melalui kritik yang konstruktif dan berbasis argumentasi.
“Masyarakat di sini berfungsi bagaimana ini membangun kemitraan, bagaimana ini membangun koreksi, kritik yang konstruktif dengan argumentasi,” tandasnya. (Mong)