JABAR EKSPRES – Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) terus mengemuka. Kini, keputusan mengenai pembentukan pansus tersebut berada di tangan para elite politik DPRD Jawa Barat.
Desakan pembentukan pansus salah satunya datang dari Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P31) Wilayah Jawa Barat. Organisasi tersebut menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB 2026.
Usulan itu telah disampaikan kepada Komisi V DPRD Jawa Barat dalam pertemuan yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Cungkil Kaca Dapur, Maling Gondol Uang dan Tablet Kasir Kafe di CibinongPemkab Tasikmalaya Siapkan Mal Pelayanan Publik, Urus KTP hingga Izin Usaha Cukup di Satu Tempat
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menegaskan bahwa pembentukan pansus bukan merupakan kewenangan komisinya.
“Pansus itu bukan wilayah Komisi. Kami itu ada di urusan rapat kerja dan kemudian menyampaikan rekomendasi (ke pimpinan.red),” katanya, Kamis (18/6).
Menurut Untung, keputusan pembentukan pansus sepenuhnya berada di tangan anggota DPRD maupun fraksi-fraksi yang ada di DPRD Jawa Barat.
“Keputusan pansus diserahkan kepada Anggota DPRD atau fraksi. Jadi sudah di luar Komisi,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa usulan pembentukan pansus telah dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD Jawa Barat.
“Nanti pimpinan akan menyampaikan di rapat pimpinan menyikapi usulan tersebut,” cetusnya.
Sementara itu, Komisi V DPRD Jawa Barat berencana kembali memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) maupun SPMB.
Baca Juga:PHE Cetak Rekor Produksi 1 Juta BOEPD, Temuan Sumber Daya 1 Miliar BOE Perkuat Ketahanan Energi IndonesiaSemarak Obor Tahun Baru Islam Tetap Menyala di Perkampungan Tasikmalaya
“Secepatnya setelah reses, sembari mereka (Disdik.red) juga tengah sibuk dalam pelaksanaan SPMB,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menanggapi berkembangnya tuntutan sejumlah pihak yang menginginkan pergantian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Namun, menurutnya, hingga saat ini Komisi V belum mengarah pada rekomendasi tersebut.
“Kami belum sampai ke sana. Kami lebih ke evaluasi substansi kebijakan. Tidak dalam posisi evaluasi personal,” ungkapnya.(son)