Jabar Ekspres – Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan bakal menyalurkan siswa yang tak tertampung sekolah negeri ke sekolah swasta yang bekerja sama. Pemprov akan mengucur pembiayaan. Namun menurut Komisi V DPRD Jawa Barat, alokasi program tersebut belum teranggarkan di APBD.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung, Kamis (18/6). Ia menguraikan, program kerja sama dengan sekolah swasta itu juga dinilai cukup mengejutkan.
Karena program itu juga belum dibicarakan sedari awal. Termasuk dengan para wakil rakyat di Komisi V. “Sepengetahuan kami bahwa di awal tidak ada rencana kerja sama itu,” cetusnya.
Baca Juga:Ribuan Motor Listrik BGN Senilai Rp1,3 Triliun di Sentul Bogor Disegel!Semarak Hari Bhayangkara ke-80, Polres Tasikmalaya Gelar Lomba MTQ dan Adzan
Program tersebut juga dinilai belum final. Hal tersebut juga nampak dari respon sejumlah pelaku pendidikan. Misalnya dari Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) yang membantah terkait teken kerja sama yang dilakukan 700 sekolah swasta dengan Pemprov Jawa Barat.
“BMPS itu forumnya orang yang memiliki sekolah-sekolah swasta. Sebagai pemilik sekolah, dia pasti memiliki kuasa untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis, dan itu dibantah,” katanya.
Menurut Untung, pihak sekolah swasta itu masih memiliki keraguan terkait program tersebut. “Bisa jadi karena masih ada risiko soal pembiayaan. Kami juga menganggap itu (kebijakan.red) belum final. Dan dari awal memang tidak ada opsi tersebut,” tuturnya.
Selain soal kebijakan di luar perencanaan, Untung juga membeberkan terkait alokasi anggaran program pembiayaan terhadap kerja sama sekolah swasta itu. Ia menegaskan bahwa program tersebut belum teralokasikan di APBD.
“Ya engak ada lah. Belum ada itu. Paling cepat baru bisa dilakukan di perubahan (Perubahan APBD 2026.red),” tegasnya.(son)