Sementara itu, pada peninjauan di Sungai Cigede, KDS mengaku telah berkoordinasi langsung dengan pihak pemilik lahan untuk mendukung pelebaran sungai.
Ia menyebut pemilik lahan bersedia memundurkan benteng sepanjang tiga meter agar normalisasi sungai dapat berjalan lebih optimal.
“Alhamdulillah beliau memberikan, memundurkan bentengnya tiga meter sehingga pelebaran Sungai Cigede ini relatif aman,” ujarnya.
Baca Juga:Jembatan Situ Nanggerang Senilai Rp56 M Segera Dibangun, Pemkab Bogor: Target Rampung Akhir TahunPemkab Tasikmalaya Soal Portal Papayan-Cikalong: Bukan Menutup Jalan tapi Menyelamatkan Infrastruktur
Ia menambahkan, sedimentasi di Sungai Cigede saat ini cukup tinggi sehingga perlu dilakukan pengerukan. Pihak pemilik lahan juga telah menyatakan kesiapan membantu proses penggalian sedimen dengan berkoordinasi bersama unsur TNI dan tim Pentahelix setempat.
Lebih lanjut, KDS mengungkapkan program Pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media mulai menunjukkan hasil nyata di sejumlah wilayah.
Ia menyebut normalisasi Sungai Cisunggalah sepanjang sekitar lima kilometer telah mencapai progres 70 persen.
Selain itu, sejumlah lahan untuk pembangunan kolam retensi dan pelebaran sungai di Bojongsoang dan Rancaekek juga telah disiapkan.
“Kurang lebih lima hektare di Sukamanah dan sekitar sebelas hektare di Tegalluar sudah terkonfirmasi untuk mendukung program pengendalian banjir,” tuturnya.
Di saluran air depan Metro Garmen, KDS juga mengapresiasi kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta tim Pentahelix yang saat ini melakukan normalisasi saluran sepanjang 2,5 kilometer.
Menurutnya, normalisasi tersebut menjadi langkah penting karena baru pertama kali dilakukan setelah puluhan tahun.
Baca Juga:Dapur MBG Membengkak, Zulhas Sebut Pemborosan Anggaran Capai Rp 1 Triliun per BulanDatangi Kejaksaan, Sejumlah Elemen Minta APH Usut Dugaan Pelanggaran MBG di Tasikmalaya
“Selama sejarah 30 tahun ini baru dinormalisasi hari ini. Ini berkat kolaborasi antara PSDA Provinsi, Dinas PUTR, Pentahelix, camat dan seluruh masyarakat di sini,” katanya.
Terkait masih adanya drainase di jalan provinsi yang belum diperbaiki, KDS mengaku pemerintah daerah selama ini terus mengusulkan penanganannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga.
Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin saling menyalahkan antarinstansi dan lebih memilih mengedepankan kerja sama untuk mencari solusi.
“Secara normatif kita selalu mengusulkan kepada PU Bina Marga Provinsi Jawa Barat karena ini jalan provinsi. Tapi kita juga tidak saling menyalahkan. Yang paling penting yuk kita bersama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” ujarnya.