Terkait pembiayaan, Dedie mengatakan penanganan sejumlah titik rawan banjir yang saat ini berjalan memanfaatkan anggaran yang telah tersedia dalam APBD Kota Bogor.
Sementara itu, kebutuhan anggaran tambahan masih dalam tahap penghitungan untuk kemudian disesuaikan melalui anggaran perubahan.
“Ini ada anggaran rutin. Nanti kalau anggaran perubahan ya sedang dihitung. Cuma apa yang kita bisa lakukan, sesegera mungkin kita lakukan,” katanya.
Baca Juga:ART di Cileungsi Tewas Diduga Disiksa Rekan Kerja, Tubuh Korban Disiram Air Panas BergantianJalan Kasep Digeber, Pemkab Tasikmalaya Targetkan Dua Tahun Lagi Seluruh Jalan Mulus
Menurut Dedie, pemerintah juga tidak bisa serta-merta menggelontorkan anggaran untuk menangani seluruh persoalan banjir dan infrastruktur. Sebab, anggaran daerah harus direncanakan dan disusun sesuai mekanisme yang berlaku serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Ia menjelaskan, pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dikumpulkan secara bertahap sepanjang tahun dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah PB1 yang berasal dari sektor hotel, restoran, kafe, dan hiburan.
Karena itu, keseluruhan penanganan dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan titik-titik rawan banjir yang paling mendesak dan memungkinkan untuk segera ditindaklanjuti.
“Jadi kan kalau uang pemerintah itu bukan ada di dompet. Semuanya sudah terukur, sudah dihitung, direncanakan. Anggaran ini harus kami umpulkan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” tuturnya.