Prahara Tasykil Pemuda Persis: Ketua Umum Terpilih Dinilai Gagal Lulus Ujian Pertama

Pemuda Persis
Riuh interupsi mewarnai jalannya sidang Muktamar XIV Pemuda Persis, baru-baru ini.(Dok Persisphotography)
0 Komentar

SUASANA ruang sidang Muktamar XIV Pemuda Persis belum benar-benar reda ketika persoalan itu mulai terasa. Tepuk tangan kemenangan masih terdengar. Sejumlah peserta muktamar sibuk berfoto. Palu sidang sudah diketuk. Ketua umum baru resmi ditetapkan.

Forum selesai. Tetapi problem justru dimulai.

Alih-alih menghadirkan konsolidasi, fase awal kepemimpinan baru Pemuda Persis malah diwarnai kegaduhan penyusunan tasykil. Satu per satu nama yang masuk dalam struktur tasykil dikabarkan memilih mundur. Sebagian disebut menolak sejak awal. Sebagian lain mengundurkan diri setelah struktur diumumkan dalam agenda pelantikan.

Puncaknya terjadi ketika posisi Sekretaris Umum ikut ditinggalkan.

Tentunya, dalam organisasi kader, itu bukan perkara kecil.

“Kalau problemnya sudah muncul bahkan sebelum kepengurusan berjalan, berarti ada yang tidak selesai dalam proses konsolidasi,” kata Salah satu anggota Pemuda Persis, Muhammad Syahid, Senin 12 Mei 2026.

Baca Juga:Universitas BTH Siapkan Generasi Masa DepanKampus Indonesia-Malaysia Menanam Harapan tentang Kota Hijau 

Menurut Syahid, kegagalan menyusun tasykil bukan sekadar persoalan administratif. Ia menilai problem tersebut langsung menyentuh kualitas kepemimpinan Ketua Umum terpilih.

Sebab, kata dia, dalam organisasi seperti Pemuda Persis, ujian pertama seorang pemimpin bukan pidato kemenangan, melainkan kemampuannya membangun tim kerja yang solid.

“Ketua umum boleh menang dalam voting Muktamar, tetapi legitimasi formal itu tidak otomatis melahirkan kepercayaan. Kepercayaan dibangun lewat cara mengonsolidasikan orang,” ujar Syahid.

Sejak awal, tanda-tanda masalah sebenarnya sudah terlihat. Sejumlah figur disebut menolak posisi strategis ketika proses penyusunan tasykil berlangsung. Nama Ust. Setiawan dan Ust. Arif, misalnya, dikabarkan tidak bersedia menempati posisi Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum.

Dalam situasi normal, penolakan figur inti semacam itu seharusnya menjadi alarm serius.

Sebab posisi Sekretaris Umum bukan jabatan pelengkap. Ia merupakan pusat administrasi organisasi, pengatur koordinasi internal, sekaligus penghubung utama ritme kerja kepengurusan.

Namun alarm itu tampaknya tidak dibaca sebagai persoalan mendasar.

Struktur tetap diumumkan. Tasykil tetap dipublikasikan. Kepengurusan terlihat lengkap di atas kertas, meski sejumlah nama ternyata belum benar-benar siap bekerja di dalamnya.

Baca Juga:Jalur Langit untuk Persib, Viking Frontline Berbagi Makanan Sambil Menitipkan Doa1.305 Rekomendasi Bermasalah, Indikator Kinerja Menteri PU Disorot

“Kalau banyak orang tidak siap masuk dalam struktur sejak awal, berarti persoalannya bukan pada individu yang mundur. Persoalannya ada pada proses penyusunannya,” tegas Syahid.

0 Komentar