Masalah kemudian berkembang menjadi lebih serius ketika pengunduran diri muncul setelah pelantikan diumumkan. Ustadz Andri Nurkamal yang ditempatkan sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga memilih mundur. Ustadz Heri Solehudin yang dipercaya memimpin bidang ekonomi juga tidak melanjutkan. Ustadz Gicki Tamimi melepaskan posisi di bidang kaderisasi. Lalu muncul pukulan paling berat: mundurnya Ustadz Jajang Hidayatullah dari posisi Sekretaris Umum.
Pengunduran diri beruntun itu memunculkan pertanyaan luas di internal Jamiyyah.
Apakah komunikasi dilakukan secara matang sebelum nama diumumkan? Apakah orang-orang yang dicantumkan benar-benar sudah dimintai kesediaan? Ataukah penyusunan tasykil lebih banyak didorong kebutuhan mengakomodasi kepentingan politik pasca-Muktamar?
Pertanyaan tersebut muncul karena pola penolakan tidak terjadi pada satu posisi saja. Ia menyentuh sejumlah bidang strategis sekaligus.
Baca Juga:Universitas BTH Siapkan Generasi Masa DepanKampus Indonesia-Malaysia Menanam Harapan tentang Kota Hijau
Dalam organisasi, satu-dua penolakan jabatan mungkin masih dianggap lumrah. Orang bisa memiliki alasan pribadi, pekerjaan, atau keterbatasan waktu. Tetapi ketika penolakan terjadi beruntun dan melibatkan posisi inti, persoalannya berubah menjadi krisis konsolidasi.
Dan krisis konsolidasi selalu bermuara pada kepemimpinan.
“Organisasi tidak bergerak hanya dengan SK. Organisasi bergerak dengan kepercayaan. Nama bisa dicantumkan dalam struktur, tetapi komitmen tidak bisa dipaksakan,” ujar Muhammad Syahid.
Situasi itu membuat fase awal kepemimpinan baru Pemuda Persis terlihat goyah bahkan sebelum mulai bekerja. Belum ada evaluasi program. Belum ada konflik ideologis. Belum ada benturan kebijakan besar. Tetapi kepengurusan sudah kehilangan sejumlah figur penting.
Artinya, kepemimpinan baru tersandung di pekerjaan paling mendasar: menyusun tasykil.
Padahal, lanjut Syahid, pasca-Muktamar seharusnya menjadi momentum meredakan ketegangan kontestasi. Ketua Umum terpilih dituntut mampu merangkul berbagai unsur, membangun komunikasi intensif, dan memastikan setiap figur yang masuk dalam struktur memiliki rasa percaya terhadap kepemimpinan baru.
Namun yang muncul justru sebaliknya.
Tasykil yang seharusnya menjadi simbol kesolidan malah berubah menjadi sumber kegaduhan. Struktur kepengurusan terlihat rapuh bahkan sebelum menjalankan kerja organisasi.
“Itu sebabnya problem ini tidak bisa dianggap sekadar dinamika biasa. Ini menyangkut legitimasi kepemimpinan,” kata Syahid.
Menurut dia, menyusun tasykil bukan sekadar membagi jabatan. Lebih dari itu, ia adalah proses membangun kepercayaan politik dan organisatoris di internal organisasi.