JABAR EKSPRES – Jaksa Agung Burhanudin resmi melantik Dr. Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ( Kejati Jabar ) di Jakarta pada Rabu 29 April 2026.
Pelantikan tersebut membawa harapan baru bagi Kejati Jabar dalam upaya penegakan hukum yang lebih berintegritas.
Tokoh pengusaha senior Agung Suryamal Sutisno menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu menekan angka korupsi secara maksimal.
Baca Juga:Ratusan Wargi Bandung Serbu Gelaran Helloversary dan Fun Run 5KAlokasi Anggaran Kompensasi Warga Situ Ciburuy Gelap!
Menurut Agung Suryamal kondisi ekonomi global saat ini sangat tidak menentu sehingga membutuhkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
“Secara global situasinya memang tidak menentu, tidak hanya di Jabar. Bahkan secara nasional,” tegas Agung Suryamal saat memberikan keterangan resmi.
Sinergi Kejati Jabar Dalam Pencegahan Korupsi Pembangunan
Pemerintahan baru memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan korupsi sehingga Kejati Jabar harus bergerak selaras dengan visi pusat.
Pengusaha di Jawa Barat meminta agar jaksa melakukan pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan pada proyek strategis.
Komitmen bersama antara aparat hukum dan pelaku bisnis sangat dibutuhkan untuk mengawal pembangunan di daerah.
Hal ini bertujuan agar seluruh anggaran negara terserap secara tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat.
“Saya berharap agar Kajati Jabar yang baru bisa membawa Jabar maju dan menekan angka kasus korupsi di Jabar dengan maksimal,” ujar Agung.
Baca Juga:Langkah Strategis Kadin Jawa Barat Bersama Dedi Mulyadi Dorong Investasi Industri InklusifPPPI Tuntut Kejati Jabar Selesaikan Kasus Dana Tuper DPRD Indramayu
Kejati Jabar Bangun Ruang Dialog Strategis Pelaku Usaha
Sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan penegakan hukum menjadi kunci utama dalam menjaga iklim investasi yang sehat di Jawa Barat.
Pihak Kejati Jabar diharapkan mengedepankan pendekatan konstruktif karena kompleksitas regulasi sering kali menjadi hambatan bagi dunia usaha.
Ruang dialog yang terbuka antara aparat dan pengusaha akan meminimalisir kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.
Langkah preventif lebih diutamakan agar tidak semua persoalan bisnis berujung pada pidana tanpa adanya niat jahat.
“Muncul harapan agar Kajati Jabar dapat mengedepankan pendekatan yang lebih konstruktif dan preventif,” ucap Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (Ardin) Jawa Barat Tubagus Raditya Indrajaya.
Komunikasi aktif antara Kejati Jabar dan pelaku usaha akan menciptakan ekosistem bisnis yang bersih dan transparan di masa depan.