JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp348 miliar untuk pengelolaan persampahan sepanjang tahun 2026.
Anggaran jumbo ini digadang-gadang sebagai langkah strategis dalam menjawab persoalan sampah perkotaan yang kian kompleks, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pengurangan dan pengolahan sampah di Kota Kembang.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Salman Faruq, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional. Diantaranya mencakup pembayaran gaji petugas kebersihan, penyapu jalan, sopir, hingga kru lapangan.
Baca Juga:Lonjakan Sampah Pascalebaran di Bandung Capai 1.800 Ton per Hari, Pemkot Masih Cari SolusiSampah di Bandung Mulai Terurai, Pengangkutan ke TPA Sarimukti Kembali Berjalan
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk biaya pengangkutan sampah, bahan bakar minyak (BBM), serta pembayaran tipping fee ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Tak hanya itu, operasional fasilitas pengolahan seperti TPS 3R dan TPST turut menjadi bagian dari pembiayaan.
“Seluruh komponen itu penting agar sistem pengelolaan sampah berjalan optimal dari hulu hingga hilir,” ujar Salman.
Pemkot Bandung juga menyiapkan anggaran tambahan sebagai stimulus bagi penguatan sarana dan prasarana di tingkat kewilayahan.
Bantuan tersebut meliputi penyediaan tempat sampah terpilah hingga gerobak sampah, yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.
Di sisi lain, program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah) tetap menjadi salah satu fokus utama. Sebanyak 1.596 petugas disiapkan untuk bertugas di tiap RW dengan dukungan anggaran sekitar Rp23 hingga Rp24 miliar.
“Petugas Gaslah akan terus kami evaluasi kinerjanya, termasuk penguatan fasilitas pendukung secara bertahap,” tambahnya.
Namun demikian, kebijakan anggaran besar ini menuai catatan kritis dari pengamat kebijakan publik, Achmad Muhtar. Ia menilai, besarnya alokasi anggaran belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas penanganan sampah di lapangan.
Baca Juga:Pengelola Pasar Caringin Klaim Sampah Menumpuk Akibat Pembatasan Ritase SarimuktiAda Potensi Pidana, Menteri LH Respons Timbulan Sampah di Pasar Caringin
Menurutnya, persoalan utama pengelolaan sampah di Bandung bukan semata kekurangan anggaran, melainkan lemahnya integrasi program dan pengawasan.
“Selama ini kita melihat banyak program berjalan sendiri-sendiri. Ada TPS 3R, TPST, Gaslah, tapi belum terintegrasi dalam satu sistem yang kuat dan berkelanjutan,” kata Achmad.
Ia juga menyoroti ketergantungan Pemkot Bandung terhadap TPA Sarimukti yang dinilai masih menjadi solusi utama, alih-alih memperkuat pengolahan di tingkat sumber.