JABAR EKSPRES – Rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Bandung Raya, termasuk Kota Cimahi, kembali menjadi sorotan seiring kebutuhan mendesak akan transportasi publik yang terjangkau, terintegrasi, dan mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi, Anton, menjelaskan bahwa hingga saat ini skema tarif BRT masih menyesuaikan dengan jarak tempuh masing-masing koridor. Hal itu disebabkan setiap rute BRT memiliki karakteristik dan panjang lintasan yang berbeda.
“Kalau bicara tarif, itu tergantung jarak tempuh karena setiap koridor BRT berbeda. Jadi kemungkinan tarifnya juga tidak sama,” ujar Anton saat diwawancarai Jabar Ekspres di ruang kerjanya, Selasa (3/2/26).
Baca Juga:Dishub Cimahi Tegaskan Angkot Tak Dihapus Meski Bakal Ada BRT, Benarkah?Dishub Cimahi Siapkan Integrasi Angkot dan BRT, Uji Coba Trayek Dimulai 2026
Meski demikian, Anton menegaskan bahwa secara prinsip tarif BRT dipastikan lebih murah dibandingkan moda transportasi lainnya. Hal ini dimungkinkan karena operasional BRT mendapat dukungan subsidi pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah kabupaten/kota yang terdampak.
“Tarifnya jauh lebih murah karena operasionalnya dibantu pemerintah lewat PSO. Jadi untuk masyarakat, ongkosnya memang dirancang lebih terjangkau,” katanya.
Namun, Anton mengingatkan masyarakat perlu memahami perubahan sistem pembayaran yang diterapkan dalam layanan BRT. Berbeda dengan angkutan konvensional, BRT tidak lagi melayani transaksi tunai.
“Untuk BRT ini sudah tidak ada pembayaran tunai. Semuanya cashless, menggunakan QR dan QRIS tap,” jelasnya.
Sistem pembayaran non-tunai tersebut dinilai sejalan dengan upaya digitalisasi layanan publik, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional transportasi massal.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang, menyebut kehadiran BRT merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan transportasi perkotaan yang selama ini masih bertumpu pada kendaraan pribadi.
“Kami menyambut baik rencana ini karena wilayah aglomerasi seperti Bandung Raya memang membutuhkan sarana transportasi massal,” ujar Endang.
Baca Juga:Lewat Rekayasa Lalin dan Teknologi AI, Dishub Bandung Antisipasi Dampak Macet Proyek BRTBRT Bandung Raya Disorot, Nasib Angkot dan Sopir Jadi Perhatian Utama
Menurutnya, dominasi kendaraan pribadi tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga berdampak pada kualitas lingkungan dan efektivitas mobilitas warga. Karena itu, pengembangan transportasi massal seperti BRT dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Endang menambahkan, salah satu tantangan utama saat ini adalah kualitas layanan angkutan umum yang belum sepenuhnya optimal. Kehadiran BRT diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih terintegrasi dan andal.