Sebelumnya, Pembina Poros Sahabat Nusantara (Posnu), Muhlison, melontarkan kritik pedas terhadap Kejari Kota Banjar. Ia mendesak agar institusi Adhyaksa tersebut lebih progresif dalam menangani kasus tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar jilid dua.
Menurut Muhlison, ketidakjelasan perkembangan perkara ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan. Ia meminta kepastian hukum agar kasus serupa tidak terulang dan para pihak yang bertanggung jawab bisa segera diadili.
Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar sebenarnya sudah bergulir sejak beberapa tahun lalu.
Baca Juga:Kejari Banjar Buka Jilid II Kasus Korupsi Tunjangan DPRD, 20 Saksi DiperiksaKasus Korupsi DPRD Banjar Jilid Dua: Belasan Anggota Belum Lakukan Pengembalian Total Rp1,7 Miliar
Setelah berhasil menuntaskan jilid pertama, Kejari Kota Banjar kembali menerbitkan surat perintah penyidikan untuk jilid kedua dengan dugaan kerugian negara yang tidak kalah signifikan. (CEP)