JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai merumuskan arah kebijakan pembangunan 2027 melalui Pra-Musrenbang yang mengacu pada sistem perencanaan partisipatif dan berbasis data.
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, mengatakan forum ini menjadi tahapan penting dalam menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat kecamatan agar selaras dengan arah kebijakan daerah.
“Pra-Musrenbang ini difokuskan untuk menyusun dan menyepakati usulan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya di Ngamprah, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga:Banjir Tak Kunjung Usai, Warga Sariwangi Pertanyakan Keseriusan Pemda KBBKelas Rusak Tak Bisa Ditunda, Disdik KBB Janji Perbaiki SDN Pakusarakan
Ia menjelaskan, pembahasan dilakukan secara terstruktur berdasarkan lima daerah pemilihan (dapil) DPRD, dengan merujuk pada kamus usulan yang telah disesuaikan dengan tema pembangunan tahunan.
Menurutnya, ketepatan dalam merumuskan usulan menjadi kunci agar program yang dihasilkan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sinkronisasi usulan harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata, sekaligus mendukung pencapaian visi ‘AMANAH’ Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda KBB, R. Eriska Hendrayana, menuturkan Pra-Musrenbang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
“Forum ini menjadi ruang untuk memadankan aspirasi masyarakat dari desa dan kecamatan ke dalam perencanaan daerah secara terarah,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPED), M. Imam Yudha Wiwaha, memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi.
“Seluruh mekanisme usulan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga prosesnya transparan, terdokumentasi, dan akuntabel,” ungkapnya.
Baca Juga:Tanpa PJU, Jalan Raya Sariwangi-KBB Jadi Titik Rawan Kecelakaan dan Kejahatan
Ia menambahkan, arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2027 akan difokuskan pada lima pilar utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, tata kelola pemerintahan, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.
“Kelima pilar ini menjadi fondasi agar pembangunan di Bandung Barat berjalan merata, adaptif, dan tetap menjaga kearifan lokal,” pungkasnya. (Wit)