Acu tak menampik adanya indikasi praktik pembiaran bahkan persengkokolan antara oknum aparat dengan pelaku usaha di rantai pasok. “Pasti ada praktik semacam itu. Bulog yang seharusnya berfungsi stabilisasi malah sering tak tepat sasaran, waktu, maupun harga. Persoalan beras pasca-pandemi bertahun-tahun tak kunjung beres, padahal diklaim sudah swasembada bahkan ekspor. Apa gunanya?” sindirnya.
Di sisi lain, Pemkot Bandung gencar menggelar bazar murah di setiap kecamatan menjelang Lebaran. Namun, Acuviarta menilai program tersebut kurang efektif untuk menekan harga secara signifikan. “Secara volume dan anggaran, bazar murah tak sebanding dengan skala pasar secara keseluruhan. Hanya menyentuh bagian kecil. Kalau untuk menstabilkan harga secara luas, jauh panggang dari api,” tegasnya.
Menurutnya, bazar murah seharusnya difokuskan sebagai bantuan sosial langsung bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, terutama desil 1 dan 2 yang tidak tersentuh bansos pusat. “Tujuannya harus meringankan beban, bukan mengklaim bisa menekan harga pasar. Tata kelola harus diperbaiki: data penerima harus akurat, kriteria sasaran jelas, dan kolaborasi dengan provinsi serta pemerintah pusat mutlak diperlukan karena persoalan pasokan bersifat lintas wilayah,” bebernya.
Baca Juga:Ekonomi Bandung Tumbuh 5,29 Persen, Billy Martasandy Dorong UMKM Naik KelasDPRD Bandung Sayangkan Kematian Dua Anak Harimau Bandung Zoo
Ia menambahkan, selama ini data penerima bazar sering tidak jelas, sehingga rawan salah sasaran. Acu berharap Pemkot Bandung tak hanya reaktif menjelang hari besar, melainkan melakukan intervensi sistemik di rantai distribusi dan produksi. “Jangan saling lempar tanggung jawab antara pedagang, produsen, dan pemerintah. Semua aparatur harus paham bahwa kenaikan harga berkepanjangan merugikan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Dengan pendekatan yang lebih tegas, data yang akurat, dan kolaborasi antar-tingkat pemerintahan, lonjakan harga musiman yang meresahkan ini seharusnya bisa ditekan. Jika tidak, geliat pariwisata dan investasi di Bandung hanya akan dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat kebanyakan terus terbebani. (tur)