JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mau turun tangan terkait polemik Pengelolaan Bandung Zoo. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (30/3/2026).
Ia menguraikan, awalnya ia berupaya menahan diri agar tidak terlalu mencampuri urusan teknis. Hal itu mengingat kewenangan yang ada.
“Selama ini kami tidak mau masuk secara teknis karena kewenangannya kan ada di wali kota, ya. Selama ini saya membatasi untuk tidak terlalu masuk ke wilayah-wilayah yang itu menjadi otoritasnya,” jelasnya.
Baca Juga:Kematian Anak Harimau di Bandung Zoo Picu Kekhawatiran PenyakitBuntut Anak Harimau Mati, Ono Surono Sidak Bandung Zoo dan Sentil Kemenhut
Namun kondisi berkata lain, sehingga ia pun bakal turun tangan. “Kalau seperti ini ya sudah, nanti saya juga akan turun teknis untuk menangani. Karena saya tidak mau lagi ada korban berikutnya,” katanya.
Dedi Mulyadi menambahkan, pihaknya siap meng-cover kebutuhan pakan satwa Bandung Zoo. “Kalau kemudian seluruh hewan itu memerlukan bantuan logistik untuk kebutuhan pangan mereka dan pegawainya yang penting bisa bekerja, kami bersedia,” jelasnya.
Bahkan Dedi Mulyadi juga siap menampung binatang jika perlu. “Bahkan saya dulu sampai menawarkan, kalau mau dititipkan di tempat saya, titipkan dulu, deh. Saya bikinkan, saya kasih makan tiap hari dengan baik. Karena memang saya kan penggemar ekologi, jadi sedih juga,” sambungnya.
Pihaknya bakal menurunkan tim teknis untuk menghitung kebutuhan. Termasuk soal karyawan. “Hari ini mau minta untuk segera diidentifikasi pegawainya berapa gajinya dalam setiap bulan, ada berapa orang, kemudian kebutuhan dagingnya berapa dalam setiap hari,” terangnya.
Sementara itu Wali Kota Bandung M Farhan menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumumkan sejumlah syarat kepada lembaga konservasi yang berminat mengelola Bandung Zoo.
“Minggu ini saya juga akan mengumumkan mengenai syarat-syarat dan mengundang lembaga konservasi berbadan hukum yang berminat untuk menjadi pihak ketiga yang melakukan kerja sama pemanfaatan,” katanya.
Setidaknya ada ada tiga syarat yang akan diterapkan untuk para peserta. Yang pertama, mempertahankan pegawai lama. “Tidak boleh ada yang digantikan,” katanya. (Son)