JABAR EKSPRES – Kebijakan bekerja dari rumah atau work form home (WFH) demi menghemat BBM, menyikapi ancaman krisis energi masih menjadi perbincangan publik.
Menyikapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya telah membuat keputusan terkait kebijakan WFH demi hemat BBM tersebut.
Disampaikan di Jakarta, Rabu, Purbaya menyebut bahwa keputusan kebijakan WFH itu telah final dan akan disampaikan dalam waktu dekat.
Baca Juga:BPH Migas Jamin Stok BBM Selama Arus Balik Lebaran Aman, Benarkah?Stok BBM Dijamin Aman, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying Jelang Lebaran
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” ujarnya, dikutip Kamis (26/3/2026).
Adapun, pemerintah menargetkan penerapan kebijakan WFH mampu menekan konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen.
Merespons hal itu, Purbaya mengaku adanya perhitungan yang memperkirakan penurunan konsumsi, meski belum bersifat pasti. Mengingat dampak kebijakan WFH tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.
Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi justru berpotensi mendorong penerimaan negara. Kenaikan aktivitas ekonomi akan berdampak positif terhadap bisnis, sehingga pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.
“Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bendahara Negara menegaskan pendekatan yang digunakan pemerintah dalam melihat dampak kebijakan dilakukan secara menyeluruh.
Terkait rencana penerapan WFH pada hari Jumat sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Purbaya memandang pemilihan hari tersebut mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas.
Baca Juga:Pakar Nilai Masayrakat Tak Perlu Khawatir Soal Pasokan Energi, Sebut Indonesia On The Right TrackPertamina Kelimpungan Cari Sumber Impor BBM Alternatif Imbas Penutupan Selat Hormuz?
“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” tambahnya.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah kebijakan tersebut akan bersifat wajib bagi sektor swasta.
“Saya enggak tahu. Yang jelas pabrik-pabrik yang itu enggak ikut. Swasta wajib nggak ya? Mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib,” pungkasnya.
Di sisi lain, Pakar Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Profesor Hamid Paddu menilai bahwa, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang tergolong aman di sektor energi.