JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Banjar melalui Gerakan Disiplin Daerah (GDD) mengungkap hasil inspeksi mendadak di 39 organisasi perangkat daerah (OPD) pada Rabu, (25/3). Dari total 2.372 aparatur sipil negara (ASN) yang diperiksa, sebanyak 103 orang tidak hadir, dengan 21 diantaranya tercatat mangkir tanpa keterangan alias alpa.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjar, Irwan Adhiawan yang turut memimpin tim GDD, menyampaikan bahwa secara umum tingkat kehadiran ASN mencapai 95,6 persen, sebuah capaian yang dinilai baik pascalibur Idulfitri. Namun, ia menegaskan bahwa temuan pegawai yang alpa masuk catatan tidak disiplin.
“Dari hasil pemeriksaan di seluruh OPD, kami menemukan 21 pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sah. Ini menjadi catatan serius karena menunjukkan masih ada yang belum memahami pentingnya disiplin dasar,” ujar Irwan, Kamis (26/3/2026).
Baca Juga:ASN Cimahi Absen Tanpa Keterangan, BKPSDM Siapkan Sanksi BertahapPemkot Bogor Siapkan Skema WFH ASN Mulai 1 April, Sektor Ini Jadi Prioritas
Menurut data yang dirilis tim GDD, Satuan Polisi Pamong Praja justru menjadi instansi dengan jumlah pegawai alpa tertinggi, yakni sembilan orang.
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman mencatatkan empat ASN tanpa keterangan, disusul Sekretariat Daerah dengan tiga orang alpa.
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Langensari, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masing-masing melaporkan satu hingga dua pegawai yang mangkir.
Irwan menjelaskan bahwa dari 103 ASN yang tidak hadir, sebanyak 82 orang tercatat memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti izin, sakit, atau cuti.
Ia mengapresiasi 36 OPD yang mencatatkan kehadiran 100 persen, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum.
“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah menunjukkan komitmen tinggi dengan tetap hadir dan melayani masyarakat. Ini bentuk pengabdian yang nyata,” tambahnya.
Kepala Satpol PP juga menekankan bahwa GDD dilaksanakan secara rutin sebagai upaya preventif untuk menjaga kualitas pelayanan publik, terutama di momen-momen krusial seperti pasca libur bersama Idulfitri. Ia memastikan hasil inspeksi ini akan ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) untuk diproses lebih lanjut.