Perkuat Sistem Perdagangan, RI Dorong Reformasi WTO di KTM Kamerun

Perkuat Sistem Perdagangan, RI Dorong Reformasi WTO di KTM Kamerun
Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan sambutan saat meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Foto: ANTARA
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku bahwa, pihaknya bakal memperjuangkan kepentingan nasional dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), melalui partisipasi pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO yang akan digelar di Yaounde, Kamerun, pada 26-29 Maret 2026.

Hal itu disampaikan Mendag dalam keterangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Rabu (25/3/2026). Menurutnya, reformasi WTO itu akan memperkuat sistem perdagangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi tersebut.

Ia meyakini bahwa, reformasi WTO akan dirasakan manfaatnya oleh berbagai negara, terutama negara berkembang, termasuk Indonesia.

Baca Juga:Pakar Nilai Masayrakat Tak Perlu Khawatir Soal Pasokan Energi, Sebut Indonesia On The Right TrackHari Air Sedunia, Pertamina Beri Harapan Lewat Air Bersih di Ujung Papua hingga Wilayah Terdampak Bencana

“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga memastikan bahwa Ri akan terus mendorong sistem penyelesaian sengketa agar dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota.

Dalam KTM di Kamerun tersebut, RI juga bakal memperjuangkan sejumlah isu, seperti subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga RI untuk memastikan posisi Indonesia kuat dalam perundingan multilateral.

Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah.

Hal ini mengingat tantangan ke depan salah satunya adalah perubahan iklim yang akan mengubah produksi pangan dunia.

Indonesia menilai aturan global di sektor tersebut harus memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas pangan domestik.

Baca Juga:Travel Masuk Jurang di Majalengka, Berikut Daftar Identitas Korbannya!Seluruh Anggota Keluarga jadi Korban Travel Masuk Jurang di Majalengka, Tetangga Tunggu Kepulangan Jenazah

“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif dan berkelanjutan,” kata Budi.

Dalam isu perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.

0 Komentar