Jabar Ekspres – Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur kurang anggaran. Selain itu penempatan SDM juga banyak yang relevan.
Hal itu berdasarkan hasil pantauan Komisi II DPRD Jabar Kamis (5/3). Rombongan Komisi II sengaja mendatangi balai tersebut.
Pihaknya sengaja berkunjung untuk memonitor sejumlah program yang telah disusun. Itu bagian pengawasan terkait implementasi program yang telah dirancang dalam APBD 2026.
Baca Juga:Lewat Eksepsi, Kuasa Hukum Resbob Nilai Dakwaan JPU Cacat FormilBULOG Bandung Percepat Serapan Gabah Petani di Sumedang
Hasilnya ada sejumlah catatan yang ditemukan. Pertama adalah penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian.
“Mereka itu berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian, ” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati.
Lina melanjutkan, kondisi itu dinilai tidak optimal. Karena akan lebih baik SDM di Balai itu yang memang menguasai bidang pertanian.
Temuan lainnya adalah soal anggaran. Alokasi anggaran ke balai itu minum. Sehingga beberapa program bakal tidak berjalan optimal.
Terutama untuk kegiatan pemantauan ke lapangan. Minimnya anggaran menjadi kendala bagi petugas dalam memantau potensi serangan hama secara berkala.
“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” pungkasnya.(son)