JABAR EKSPRES – Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pendistribusian hingga anggaran yang dialokasikan, saat ini tengah mendapat banyak sorotan.
Pemerhati Sosial asal Kabupaten Sumedang, Asep Sugian, mengatakan dirinya merasa kecewa dengan pelaksanaan program MBG.
“Saya secara terbuka memperingatkan, agar pengelola dapur dalam hal ini SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), supaya tidak bermain-main dengan dana yang diperuntukkan bagi anak-anak,” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (2/3).
Baca Juga:BULOG Bandung Percepat Serapan Gabah Petani di SumedangKehangatan Bernuansa Heritage dalam Momen Berbuka Puasa “A Wishful Ramadan” ala de Braga by ARTOTEL
Kekecewaan Asep muncul dari maraknya temuan menu MBG yang dinilai tak sesuai dengan harga, sehingga sajian bagi penerima manfaat pun dianggap kurang layak untuk memenuhi gizi.
“Jika benar terjadi pemangkasan dari nilai yang telah ditetapkan pemerintah melalui BGN (Badan Gizi Nasional), maka itu bukan sekadar pelanggaran teknis,” bebernya.
Asep memaparkan, apabila terjadi pemangkasan, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara dan rakyat.
“Pemerintah sudah menetapkan Rp8 ribu untuk PAUD sampai kelas III SD dan Rp10 ribu untuk kelas IV SD sampai SMA. Itu angka resmi. Kalau masih dikurangi, ini persoalan serius,” paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penerima manfaat MBG bukan hanya siswa secara umum, tetapi juga terdapat anak-anak yatim di dalamnya.
Menurut Asep, setiap rupiah yang diduga “disunat” bukan hanya soal administrasi, melainkan perihal moral dan tanggung jawab di hadapan Tuhan.
“Di satu sekolah itu ada anak yatim. Kalau anggaran MBG disunat, ingat dosanya. Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat untuk makan anak-anak,” ujarnya dengan nada keras.
Baca Juga:Ada 250 Kursi Mudik Gratis Pemkot Bandung, Siap Antar Warga Pulang ke Kota-kota Ini!MTP dan Kodim 0618/Kota Bandung Gelar Pangan Murah untuk Bantu Masyarakat Memenuhi Kebutuhan Pokok
Dijelaskan Asep, dirinya pun menyoroti adanya dugaan pemotongan anggaran MBG untuk distribusi selama tiga hari sekaligus di bulan Ramadan.
“Jika benar terjadi, saya menilai praktik tersebut sangat mencederai tujuan program, yang seharusnya menjamin kecukupan gizi siswa setiap hari sesuai standar,” jelasnya.
“Kemudian relawan yang dibayar setiap hari, berarti kerja satu hari namun dibayar untuk tiga hari. Sedangkan menu MBG sajiannya diduga tidak sesuai dengan harga yang seharusnya, sehingga kurang layak bagi penerima manfaat,” lanjut Asep.