“Kami sudah menyampaikan solusi konkret, termasuk pola pengelolaan sementara agar kebutuhan satwa tetap terpenuhi dan operasional tetap berjalan secara terbatas. Jadi, pertanyaannya sekarang: pihak mana yang sebenarnya memiliki niat buruk terhadap kesejahteraan satwa?” ujarnya.
Kuasa hukum menegaskan bahwa jika Wali Kota benar-benar ingin menempuh jalur pidana, maka proses tersebut harus menyasar seluruh pihak yang terbukti melanggar hukum.
Termasuk apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan atau pembebanan tanggung jawab yang tidak semestinya kepada pekerja.
Baca Juga:Pemkot Bandung Dinilai Lakukan Cara Tak Etis terhadap Karyawan Bandung ZooWALHI Jabar: Ada Dugaan Kepentingan Politik di Balik Penutupan Bandung Zoo!
Dia juga meminta, Pemerintah Kota Bandung tidak hanya menyampaikan ancaman hukum di ruang publik, tetapi segera menunjukkan langkah konkret dan transparan dalam menjamin ketersediaan pakan, kejelasan pengelolaan, serta perlindungan terhadap satwa dan karyawan.
“Jangan sampai narasi sabotase justru menutupi persoalan utama, yakni belum adanya kejelasan skema operasional dan pembiayaan selama penutupan. Kesejahteraan satwa tidak boleh dijadikan alat tarik-menarik kepentingan,” pungkasnya.