JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti perlunya pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi dalam menjawab persoalan pemuda, terutama terkait akses pendidikan dan ketidakpastian kerja. Ia menilai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini tidak bisa diselesaikan melalui program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Hetifah saat Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026), dengan agenda dialog bersama sejumlah organisasi kepemudaan.
Menurut Hetifah, pemuda di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi terbatas, maupun daerah rawan bencana menghadapi tekanan berlapis yang membutuhkan perhatian negara secara lebih serius dan berkelanjutan.
Baca Juga:Mulai Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan Naikkan Limit Klaim JHT via JMO Jadi Rp15 Juta Permudah Peserta, BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang Hadirkan Program Someah
Dia menegaskan bahwa aspirasi dan kritik dari kalangan muda tidak seharusnya dipandang sebagai tuntutan berlebihan. Justru, masukan tersebut mencerminkan kondisi riil yang dialami pemuda dalam upaya menyiapkan masa depan mereka. “Yang disampaikan pemuda itu adalah kegelisahan yang nyata, bukan permintaan untuk dimanjakan,” ujar Hetifah.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi X mencatat dua isu utama yang paling banyak disuarakan, yakni keterbatasan akses pendidikan dan ketidaksiapan ekosistem kerja dalam menyerap lulusan muda. Hetifah menilai tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh pemuda saat ini belum sejalan dengan peluang kerja maupun dukungan untuk berwirausaha.
Ia juga menekankan pentingnya peran organisasi kepemudaan sebagai ruang kolektif bagi pemuda untuk memperoleh informasi, meningkatkan kapasitas, sekaligus menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Menurutnya, organisasi kepemudaan memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebutuhan di lapangan dan proses perumusan kebijakan. Lebih lanjut, Hetifah mendorong evaluasi terhadap berbagai program pemerintah yang menyasar pemuda.
Hetifah menilai, meskipun program seperti beasiswa, pelatihan, dan dukungan kewirausahaan telah tersedia, implementasinya masih belum terkoordinasi secara optimal antarkementerian. “Program ada, tetapi masih terfragmentasi. Tantangannya adalah bagaimana menyatukan itu agar benar-benar berdampak,” katanya.
Ia pun menyebut perlunya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai simpul konsolidasi informasi dan kebijakan. Hetifah menegaskan Komisi X DPR RI terbuka terhadap masukan dan kritik sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan. Dia berharap dialog dengan pemuda dapat menjadi dasar penyusunan program yang lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan generasi muda ke depan. (bbs)