JABAR EKSPRES. – Pemerintah memisahkan pendataan korban sipil dan TNI dalam penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Incident Commander bencana longsor Pasirlangu, Ade Zakir, mengatakan posko bencana hanya melakukan pendataan terhadap korban sipil. Sementara itu, korban dari unsur TNI ditangani oleh tim khusus di luar posko terpadu.
“Itu di luar Basarnas kita, di luar. (Data korban TNI masuk ke sini?) Tidak, ada tim khusus yang menangani,” kata Ade Zakir di Posko Pengungsian, Kantor Desa Pasirlangu, Senin (26/1/2026).
Baca Juga:Awal 2026, BULOG Kancab Bandung Gencarkan Penyerapan GKP di Sentra Produksi Padi SumedangBrother Chang Dibuka di Bandung, Perpaduan Cita Rasa Asia dan Kisah Inspiratif
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman. Ia menegaskan penanganan korban TNI berada di bawah koordinasi institusi militer, sementara pemerintah daerah memfokuskan pencarian terhadap warga sipil yang masih dinyatakan hilang.
“Koordinasinya dengan pihak Kodam, TNI. Kami fokus dipencarian yang 84 warga, meskipun dalam praktiknya kami bersinergi berkoordinasi, itu (datanya) sendiri, silakan dengan TNI,” kata Herman.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membenarkan adanya prajurit TNI yang menjadi korban dalam peristiwa longsor tersebut. Sebanyak 23 anggota Marinir dilaporkan tertimbun longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
“Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor,” kata Ali, saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Ali mengatakan proses pencarian dan evakuasi terhadap prajurit TNI hingga kini masih terus berlangsung. Dari total korban yang tertimbun, empat personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
“Saat ini sudah diketemukan baru 4 personel dalam kondisi meninggal dunia dan lain belum ditemukan, masih diadakan upaya pencarian terus,” ujarnya. (Wit)