JABAR EKSPRES – Komisi III DPRD Jabar turut merespons terkait wacana tukar guling Bandara Kertajati. Pihaknya berharap ada opsi yang terbaik.
Komisi III juga memonitor langsung ke lokasi BUMD yang ada di Majalengka itu, Kamis (22/1). Pihaknya mengakui bahwa kinerja Bandara itu kurang optimal.
Makanya, Komisi III mendorong segera ada langkah strategis yang diambil, agar Bandara Kertajati itu tidak semakin merosot.
Baca Juga:Bandara Kertajati Dinilai Bebani APBD, Opsi Tukar Kelola dengan Husein Kian SeriusSidkon DJ Dorong Pemprov Tak Menyerah Kelola BIJB Kertajati
Ketua Komisi III Jajang Rohana menguraikan, ada beberapa opsi yang mencuat terkait penanganan BIJB tersebut. Mulai dari tukar guling aset dengan Bandara Husein Sastranegara, lalu pemanfaatan BIJB sebagai markas militer, hingga penyerahan pengelolaan secara bisnis kepada Pemerintah Pusat.
“Ada juga opsi kerja sama dengan PT Angkasa Pura,” jelasnya.
Namun keputusan belum diambil. Opsi-opsi itu masih dalam tahap kajian dan ia berharap hal itu tak berlarut. “Kalau tak segera ada kebijakan, khawatir nilai aset BIJB terus menurun,” cetusnya.
Politikus PKS itu menjelaskan, persoalan ini harus segera diselesaikan, mengingat masyarakat di wilayah Bandung Raya masih membutuhkan layanan bandara. Namun penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara juga hanya sedikit.
Di sisi lain, kewenangan penerbangan berada di tangan Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan langkah bersama yang terkoordinasi. Antara Pemprov Jabar dengan Pemerintah Pusat.
“Harus segera ada langkah kongkret. Tapi memang koordinasi dengan pusat penting dilakukan,” bebernya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi cenderung pada opsi tukar guling dengan Bandara Husein. Ia mengusulkan perubahan fungsi Bandara Kertajati, yakni menjadikannya sebagai kawasan industri pertahanan sekaligus pangkalan TNI Angkatan Udara.
“Saya sudah bertemu Mensesneg dan bertemu Presiden juga, sudah bertemu Menhan tinggal opsinya saja,” katanya.
Baca Juga:Kertajati Disiapkan Jadi Bandara Utama Jabar, Pemkot Bandung Siapkan Rute Baru dari HuseinDeretan Jurus Dedi Mulyadi Dorong Kertajati Jadi Pusat Ekonomi Baru
Kemudian skema yang ditawarkan Pemprov Jabar adalah tukar guling pengelolaan bandara. Dalam opsi tersebut, Bandara Kertajati akan dikelola oleh pemerintah pusat atau Kementerian Pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara.
“Nanti tinggal memperkuat dan memodernisasi Bandara Husein. Enggak usah lama tuh waktunya kami benahi, kemudian misalnya kalau dimungkinkan landasan pacunya ditambah. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama pasti ramai,” jelasnya. (son)