JABAR EKSPRES – Pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa, kini dianggap telah menjadi sebuah keharusan untuk mengatasi ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, hingga dampak perubahan iklim.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BKS PII), Habibie Razak, saat menggelar kegiatan Seminar Nasional bertajuk “The Giant Sea Wall of Java’s Northern Coast: Advancing Coastal Resilience and National Economic Growth”, di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kota Bandung, Sabtu, (29/8).
“Studinya kan sudah banyak dilakukan di Pantai Utara (Pantura) Jawa, dan ini menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan segera,” katanya kepada wartawan.
Baca Juga:Dari Sampah Jadi Energi, Strategi Jateng Kelola Ribuan Ton Sampah Berbuah PenghargaanNo Tipu-Tipu Club! JetZrek-in Aja Bareng Hearts2Hearts Buat Tunjukin Jati Diri Lo Sesungguhnya
Habibie mengatakan dari konteks keinsinyuran, ketika proyek mega besar tersebut dilakukan, diharapakan terdapat beberapa insinyur dalam negeri yang dilibatkan.
Oleh karena itu, melalui kegiatan seminar ini, ia ingin menyiapkan future ready engineers yang memilki kapabilitas mulai dari perencanaan hingga implementasi konstruksinya untuk terlibat di proyek Giant Sea Wall tersebut.
“Sehingga kalau mereka bisa menyelenggarakan dan memimpin proyek besar ini, kenapa harus dieksekusi oleh kontraktor lain. Jadi paling tidak ada skema konsorsium, di mana tetap BUMN konstruksi kita dan kontraktor nasional kita terlibat sebagai leader,” ujarnya.
Sementara itu, ditempat yang sama Wakil Kepala I Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Unpar, Darwin Trisna Djajawinata menambahkan bahwa pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ini cukup penting dilakukan.
Ia menyebut, tak hanya untuk mengatasi mengatasi ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, hingga dampak perubahan iklim, hadirnya Giant Sea Wall di Pantura Jawa tersebut juga diharapakan mampu membantu masyarakat sekitar khususnya yang berada di kawasan pesisir.
“Karena presiden dalam penyampaian nota keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ini (Giant Sea Wall) masuk ke dalam program kerja prioritas nasional. Jadi sampai dengan tahun 2029 sudah ada antisipasi anggaran yang disiapkan, yang sekarang memang sedang dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas,” ungkapnya.