JABAR EKSPRES – Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) se-Indonesia sepanjang tahun 2025 kemarin.
Tingginya angka PHK di Jabar itu terungkap berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyebut bahwa sepanjang 2025, sebanyak 18.815 orang kena PHK di Jabar.
Rinciannya, sebanyak 1.738 pekerja kena PHK pada Januari, Februari 3.973, Maret 1.465, April 1.490, Mei 1.375, Juni 1.544, Juli 1.815, Agustus 1.577, September 2.050, Oktober 1.032, November 652, dan Desember 104.
Baca Juga:Gelombang PHK Meningkat di 2025, Kemnaker Ungkap Ini FaktornyaBadai PHK Mengintai Pegawai di Tengah Proses Merger BUMN, Danantara Buka Suara
Angka itu menobatkan Jawa Barat jadi tertinggi dibandingkan provinsi lain yang kemudian disusul Jawa Tengah dengan 14.700 dan Bali 10.376. Sementara total PHK yang terjadi di Indonesia sepanjang 2025 yakni ada 88.519 orang.
Merespons hal itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut bahwa pencari kerja yang terserap ketika perusahaan membuka lowongan pekerjaan, kerap kali bukan angkatan kerja yang tersedia di database Jawa Barat. Namun bisa lebih banyak yang dari luar daerah masuk.
“Nah, yang dari luar masuk tuh faktornya apa-apa saja. Kadang-kadang kelas menengah atau manajer di perusahaan. Kalau manajer perusahaannya orang Garut, pasti orang Garut banyak dibawa. Tapi kalau manajer perusahaannya adalah orang luar Jawa Barat, dia juga pasti bawa dari kampungnya,” cetusnya, Kamis (22/1/2026).
Jadi menurut Dedi Mulyadi persoalannya bukan hanya karena ketidak mampuan angkat kerja di Jawa Barat. Karena itu pihaknya berupaya untuk meningkatkan kualitas angkat kerja di Jawa Barat.
“Seperti program-program sekolah diploma tiga dibiayai, Jawa Barat bikin sekolah kejuruan yang khusus spesifikasinya,” kata Dedi.
Menurut Dedi Mulyadi, pembatasan terhadap rekrut tenaga kerja juga tidak bisa dilakukan karena bisa menyalahi ketentuan. “Nggak boleh, kan nggak boleh melakukan diskriminasi terhadap rekrutmen warga,” jelasnya. (son)