JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyinggung sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih punya utang ke Jawa Barat. Itu jadi beban di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Hal itu diungkapkan Dedi Mulyadi saat menghadiri forum Round Table Discussion bersama Akbar Faizal, Kamis (22/1/2026). Mengingat jumlah utang itu tidak sedikit, mestinya bisa dioptimalkan untuk pembangunan daerah dan menyejahterakan masyarakat.
Dedi Mulyadi merincikan beberapa BUMN itu. Diantaranya PT Barata Indonesia: Rp89 miliar lebih, PT Perikanan Indonesia: Rp96 miliar lebih, PT Phapros: Rp98 miliar lebih.
Baca Juga:Menkeu Purbaya Ogah Beri Insentif Pajak untuk Korporasi BUMN: Nggak Akan Kami KasihBadai PHK Mengintai Pegawai di Tengah Proses Merger BUMN, Danantara Buka Suara
Lalu PT Rajawali Nusindo: Rp403 miliar lebih, PT Kimia Farma: Rp950 miliar lebih, PT Waskita Karya: Rp91 miliar lebih, PT Wijaya Karya: Rp278 miliar lebih, PT Wijaya Karya : Rp511 miliar lebih dan PT PP Semarang Demak: Rp239 miliar.
Menurut Dedi Mulyadi, utang yang belum dibayarkan itu tentu menjadi beban daerah. “Itu beban. BUMN yang minjem duit,” katanya.
Dedi menerangkan, saat ini fiskal daerah juga cukup terbatas. Karena penurunan dana transfer dan berbagai persoalan lain.
Namun Dedi Mulyadi juga mengapresiasi terhadap BUMN yang turut berkontribusi ke daerah, misalnya soal konservasi. Walau kini Pemprov juga yang banyak terlibat untuk konservasi.
Dedi Mulyadi berharap utang-utang itu juga segera dibayarkan, sehingga bisa mendukung fiskal daerah. (Son)