JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar pertemuan khusus dengan para pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, Rabu (21/1/26).
Dalam pertemuan yang diawali oleh penegasan komitmen profesionalisme, terungkap bahwa sejumlah BUMD masih menanggung beban utang.
Dedi juga menekankan bahwa BUMD tidak boleh dijadikan sebagai ajang pembagian jabatan bagi tim sukses.
Baca Juga:Belanja di Ciwalk Makin Seru, Banyak Hadiah dan Promo RomantisIni 4 Jenis Olahraga Ringan, Tubuh Makin Sehat!
“BUMD bukan ladang jabatan tim sukses. Saya buktikan, tidak ada pimpinan BUMD yang berasal dari lingkaran tim sukses,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Dedi mempersilakan para pimpinan BUMD memaparkan kondisi terkini perusahaan yang mereka kelola. Direktur Utama Jamkrida Jabar, Bobby Cahyadi, menjelaskan peran Jamkrida serta kontribusi dividen yang telah disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Paparan kemudian dilanjutkan oleh M. Deddy Gamawan dari PT Agronesia yang menguraikan unit-unit usaha perusahaan, mulai dari pabrik karet hingga Pabrik Es Saripetojo. Saat menanyakan kondisi keuangan, Dedi mendapat informasi bahwa PT Agronesia masih memiliki utang sekitar Rp40 miliar, dengan saldo kas sekitar Rp1,5 miliar dan aset mencapai Rp365 miliar.
Selanjutnya, paparan disampaikan oleh PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) selaku pengelola Bandara Kertajati. Pelaksana Tugas Direktur BIJB, Ronald H. Sinaga, mengakui kinerja penerbangan di Bandara Kertajati belum optimal. Sejumlah penerbangan domestik menggunakan pesawat jet yang sebelumnya beroperasi kini telah berhenti, dan saat ini hanya tersisa penerbangan internasional Scoot rute Singapura.
“Kami juga masih menyisakan utang sekitar Rp2 triliun,” ungkap Ronald.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa persoalan Bandara Kertajati telah mendapat perhatian langsung dari Presiden. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pengelolaan bandara tersebut oleh Kementerian Pertahanan.
“Kemungkinan besar akan diserahkan ke TNI Angkatan Udara. Kami akan mencoba membuat perjanjian dengan pemerintah pusat melalui skema tukar menukar aset, yakni BIJB Kertajati dikelola Kemenhan untuk kepentingan pertahanan dan industri pertahanan dalam negeri. Sementara itu, kami berharap Bandara Husein dapat dikelola oleh Pemprov Jabar meskipun dengan sejumlah keterbatasan,” jelas Dedi.