JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap keberadaan tunawisma, gelandangan, dan pengemis (TGP) di sejumlah titik strategis kota.
Upaya ini dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) sebagai langkah antisipatif untuk menjaga ketertiban umum serta kenyamanan masyarakat, khususnya menjelang meningkatnya kunjungan wisatawan pada momentum libur panjang.
Sepanjang tahun 2025, Dinsos Kota Bandung mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Baca Juga:Wali Kota Dedie Tekankan Pembuangan Puing Pembongkaran Pasar dan Plaza Bogor Harus Rapi dan Tertib Komitmen Bangun Zona Integritas, Kanwil Kemenkum Jabar Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, menyampaikan bahwa kelompok PPKS tersebut terdiri dari gelandangan, pengemis, dan pemulung, yang seluruhnya menunjukkan tren kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Data Dinsos mencatat, jumlah gelandangan meningkat menjadi 156 orang dari sebelumnya 113 orang pada 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 129 orang telah berhasil dijangkau melalui Unit Social Response (USR).
Sementara itu, jumlah pengemis tercatat mencapai 223 orang, naik dari 188 orang. Adapun pemulung mengalami kenaikan dari 41 orang menjadi 57 orang.
Yorisa mengungkapkan, sebagian besar TGP yang terdata bukan merupakan warga asli Kota Bandung. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Kabupaten Bandung, Garut, dan Bandung Barat. Bahkan, ditemukan pula sejumlah individu yang datang dari luar Pulau Jawa.
“Keberadaan mereka tersebar di sekitar 16 hingga hampir 20 titik rawan, terutama di kawasan strategis dan pusat aktivitas masyarakat,” ujar Yorisa, Jumat (16/1).
Sejumlah lokasi yang menjadi prioritas pengawasan meliputi kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi dan destinasi wisata, seperti Jalan Ir. H. Juanda (Dago), Jalan Merdeka, kawasan Braga, Cihampelas, serta area ruang terbuka publik seperti Taman Vanda dan Taman Saparua.
Melalui pengawasan intensif dan pendekatan sosial yang berkelanjutan, Dinsos Kota Bandung berharap dapat menekan pertumbuhan jumlah TGP sekaligus memastikan penanganan yang lebih manusiawi dan terarah, tanpa mengabaikan wajah Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata. (Dam)