JABAR EKSPRES – Komisi V DPRD Jabar mendorong sinkronisasi kebutuhan sekolah dan kucuran bantuan. Hal itu untuk makin mendukung penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan Pendidikan.
Komisi V DPRD Jabar sengaja memonitor kondisi riel kebutuhan sejumlah sekolah di Jabar. Ternyata masih adanya ketidak singkronan kebutuhan dan kucuran bantuan yang diterima sekolah. Misalnya kebutuhan adalah bangku tapi kucuran yang masuk adalah infrastruktur lain.
Seperti hasil pantauan yang dilakukan di SMKN 2 Banjar, Senin (13/1). Anggota Komisi V DPRD Jabar Aceng Malki mensinyalir adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan maupun Kementerian dengan pengajuan kebutuhan riil pihak sekolah.
Baca Juga:Rekomendasi 6 Minuman, Jaga Gula Darah Tetap Stabil5 Rutinitas Sehat di Usia 50, Bantu Tetap Kuat hingga Usia 80 Tahun
“Kadang itu bantuan yang diberikan oleh Dinas atau Kementerian tidak sesuai dengan yang diajukan sekolah, ” cetusnya.
Aceng melanjutkan, masalah semacam ini tentu harus segera dipecahkan. Salah satu caranya adalah sinkronisasi kebutuhan.
“Datanya harus sesuai, ” jelasnya.
Menurut Aceng, data yang diberikan harus valid dan lengkap sehingga tidak ada kesalahan distribusi bantuan lagi. Ujungnya bantuan yang diberikan bisa bermanfaat karena sesuai dengan kebutuhan.
Selain itu, Aceng juga menyoroti terkait beban operasional SMK yang sangat tinggi. Sehingga hal ini pun menjadikan ketidakseimbangan antara kebutuhan dasar dengan sumber anggaran yang diterima.
Contohnya kalau di SMK adalah kebutuhan bahan praktek. Beberapa jurusan membutuhkan bahan baku yang tidak murah untuk praktek. Misal teknik mesin yang membutuhkan bahan baku untuk CNC.
Menurut Aceng, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) saat ini belum mampu menutupi seluruh biaya kebutuhan siswa, khususnya untuk kegiatan praktik.
Kemudian khusus SMKN 2 Kota Banjar juga masih menghadapi tantangan fisik dan sumber daya manusia. Itu seperti kekurangan ruang kelas, hingga tenaga pengajar.
Baca Juga:Lapas Banjar Darurat Dokter, Pemkot Siapkan Bantuan SementaraPemkab Bogor Wacanakan Ruislag Aset dengan Pemprov Jabar
Aceng berharap beberapa persoalan itu bisa dituntaskan. Karenanya koordinasi yang baik antara kepala sekolah, LCD hingga Disdik sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, dalam rancangan Rencana APBD 2026 lalu, tercatat Pemprov Jabar bakal mengalokasikan belanja yang tidak sedikit untuk sektor pendidikan.
Di antaranya, hibah BOS sekolah swasta Rp1,7 triliun. Hibah sekolah negeri Rp 1,5 triliun. Kemudian pembangunan unit sekolah baru Rp 234 miliar. (son)