JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan rotasi dan mutasi pejabat akan dilaksanakan pada akhir Januari 2026 untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah perangkat daerah.
Rotasi dan mutasi tersebut difokuskan pada pengisian Jabatan Administrator atau eselon III yang saat ini masih kosong di beberapa organisasi perangkat daerah.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan pelantikan pejabat administrator direncanakan berlangsung dalam waktu dekat setelah seluruh proses administrasi dan evaluasi selesai dilakukan.
Baca Juga:Lapas Banjar Darurat Dokter, Pemkot Siapkan Bantuan SementaraPemkab Bogor Wacanakan Ruislag Aset dengan Pemprov Jabar
“Insya Allah, pelantikan pejabat eselon III dapat dilaksanakan pada akhir Januari,” ujar Jeje di Ngamprah, Kamis (8/1/2026).
Selain rotasi dan mutasi pejabat eselon III, Pemkab Bandung Barat juga akan membuka seleksi terbuka (open bidding) untuk mengisi lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II yang saat ini masih kosong.
Lima jabatan tersebut meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Jeje menjelaskan, pengisian jabatan eselon II tersebut belum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) karena masih memerlukan penyesuaian dan kelengkapan data.
“Untuk sementara, sistem manajemen talenta belum bisa diterapkan karena prosesnya cukup panjang. Oleh karena itu, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka secara manual,” katanya.
Tak hanya di tingkat perangkat daerah, kekosongan jabatan juga terjadi di sektor pendidikan. Hingga akhir 2025, ratusan sekolah di Kabupaten Bandung Barat tercatat belum memiliki kepala sekolah definitif.
Berdasarkan data Pemkab Bandung Barat, sebanyak 271 sekolah masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), terdiri atas 260 Sekolah Dasar (SD) dan 11 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Baca Juga:Relawan PNM Kembali Turun Langsung Salurkan Bantuan dan Kuatkan Korban BencanaDe Braga by ARTOTEL Resmi Perkenalkan General Manager Baru dan Raih Sertifikasi GSTC
Jeje menegaskan, keterlambatan pengisian jabatan kepala sekolah bukan disebabkan kendala internal pemerintah daerah, melainkan adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang berdampak pada mekanisme rekrutmen.
“Regulasi terbaru memberikan ruang yang lebih luas. Tidak hanya guru penggerak, tetapi guru senior yang telah memenuhi persyaratan juga memiliki kesempatan yang sama,” pungkasnya. (Wit)