Saat ini, Sekolah Rakyat jenjang SD menempati Gedung Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, jenjang SMP berada di Asrama Bina Siswa Cisarua, sementara jenjang SMA menggunakan fasilitas balai pelatihan di kawasan Lembang.
Azizi menilai kondisi tersebut terjadi akibat belum adanya kesiapan lahan permanen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, padahal seluruh peserta didik Sekolah Rakyat merupakan warga Bandung Barat.
Ia menambahkan, pihak yayasan telah menunjukkan seluruh dokumen kepemilikan bangunan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR. Setelah dilakukan verifikasi, kedua kementerian tersebut mengakui bahwa Gedung Asrama Bina Siswa bukan merupakan aset pemerintah.
Baca Juga:Relawan PNM Kembali Turun Langsung Salurkan Bantuan dan Kuatkan Korban BencanaDe Braga by ARTOTEL Resmi Perkenalkan General Manager Baru dan Raih Sertifikasi GSTC
“Kami mendukung penuh Sekolah Rakyat sebagai program nasional. Namun, jangan sampai pelaksanaannya justru mengorbankan keberlangsungan lembaga sosial yang sudah puluhan tahun bergerak di bidang yang sama,” katanya.
Azizi menegaskan, tanggung jawab penyediaan lahan permanen sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ia menyebut Pemda KBB sebenarnya telah mengetahui persoalan ini, namun hingga kini belum ada kepepastian terkait lokasi lahan yang disiapkan.
Jika hingga batas waktu pemanfaatan gedung belum ada solusi, Azizi khawatir keberlanjutan Program Sekolah Rakyat di Bandung Barat akan terancam.
“Kalau masa pemakaian habis, Sekolah Rakyat mau dipindahkan ke mana? Ini menyangkut masa depan anak-anak,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah segera mengambil keputusan agar Program Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan dan tidak menjadi beban bagi lembaga sosial.
“Ini program yang sangat baik. Tapi harus dijalankan dengan perencanaan matang dan tanggung jawab yang jelas,” pungkasnya. (Wit)