JABAR EKSPRES – Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kembali memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya efisiensi anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa WFH bagi ASN kembali diterapkan pada 2026 berdasarkan Surat Edaran Nomor 188/KPG.03/BKD tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai dalam Rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Pemprov Jabar.
“SE ini sudah diterbitkan Pak Gubernur pada 31 Desember 2025, jadi efektif mulai berlaku pada Jumat (2/1) ini,” jelasnya.
Baca Juga:Julio Cesar Bicara Ambisi Besar Persib, Juara Lagi dan Melangkah Jauh di ACL 2Tutupi 2025 dengan Syukur dan Kemanusiaan, Dirut BSI Pimpin Doa Akhir Tahun dari Aceh
Herman menambahkan, sistem WFH diterapkan setiap hari Kamis bagi seluruh pegawai, kecuali pimpinan. “Pimpinan kepala perangkat daerah maupun administrator. Dan tentunya bagi pegawai yang bertugas di bidang pelayanan publik,” katanya.
Selain Kamis, perangkat daerah dapat memanfaatkan hari Jumat untuk WFH jika ada potensi efisiensi atau pertimbangan lain. Namun. Dia juga menegaskan bahwa WFH bukan alasan untuk menurunkan kinerja.
Artinya pegawai tetap bekerja meski dari rumah. “Caranya dengan memanfaatkan perangkat yang ada. Rapat tetap jalan, koordinasi tetap jalan,” tegasnya.
Di hari masuk pertama awal 2026 ini Sekda Herman juga menyempatkan untuk sidak ke sejumlah kantor layanan publik untuk memastikan bahwa pegawai tetap tertib bekerja walau hari masuk di antara hari libur.
Salah satunya ke Samsat Padjajaran Kota Bandung. Berdasarkan pantauannya, para pegawai juga nampak tertib melayani masyarakat. “Kami tegaskan walaupun efisiensi dan WFH, namun itu tidak akan mengurangi kinerja,” tegasnya.
Sebelumnya, sistem WFH itu mulai diterapkan sejak November 2025 lalu. Pegawai WFH setiap Kamis. Lalu pada Desember, sistem WFH diperluas dengan konsep 50:50 pegawai.
WFH menjadi salah satu siasat Pemprov Jabar dalam menghadapi efisiensi anggaran. Penerimaan daerah berkurang pada 2026 yang salah satunya dari transfer pemerintah pusat.
Baca Juga:Persib Perkuat Skuad, 1 Asing 2 Lokal Bakal Datang!Mental Juara Grup, Persib Siap Tantang Ratchaburi di 16 Besar ACL Two
Karenanya untuk meminimalisir pengeluaran, pegawai di WFHkan. Hal itu untuk menekan biaya operasional kantor. Misal untuk biaya listrik, hingga air kantor.
Sementara pada Volume APBD 2026 telah ditetapkan di angka Rp 30,496 triliun. Rincianya pendapatan daerah Rp 30,115 triliun. Belanja Daerah Rp 29,829 triliun. Kemudian penerimaan pembiayaan Rp 380 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 666 miliar.(son)